Pemerintah akan Tempuh 3 Skema Penuntasan Guru Honorer

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menempuh 3 skema penuntasan guru honorer, yang diterapkan secara bertahap hingga 2024. Ketiga skema tersebut menguntungkan guru, namun dengan catatan semua upaya itu bisa didapat jika lolos seleksi kompetensi dasar.

“Lolos dalam seleksi kompetensi dasar itu harga mati bagi guru. Karena meski syaratnya sedikit dipermudah, namun kualitas tetap diutamakan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam seminar bertajuk
“Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2” yang digelar Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (9/10).

Muhadjir menjelaskan, diberlakukan Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen pada 2005 memberi konsekuensi pada pemerintah untuk mengangkat 592.292 guru honorer. Dari jumlah itu ada 326.974 guru kategori 1 (K-1) yang diterima tanpa tes dan 108.109 guru K-2 lolos tes.

“Sisa guru K-2 saat ini tercatat ada 157.210. Namun, jika merujuk pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya 12.883 guru honorer K2 yang dinilai layak menjadi CPNS, karena usia merekq masih dibawah 35 tahun dan berpendidikan minimal S1. Jika semua K-2 diterima, tindakan itu melanggar UU ASN,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Mendikbud, pemerintah menyiapkan skema kedua. Bagi 144.327 guru K-2 yang tak lolos seleksi CPNS, diberi kesempatan untuk ikut seleksi penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, proses seleksi ini belum bisa selenggarakan dalam waktu dekat, karena peraturan pemerintahnya masih digodok.

“Kami targetkan PP P3K selesai tahun ini. Sehingga seleksi kompetensi dasar bisa dilakukan tahun depan,” ucap Muhadjir.

Ditambahkan, setiap guru honorer K2 diupayakan bisa ikut seleksi. Karena tak ada persyarakatan umur. “Bahkan guru honorer yang 1 tahun lagi masuk pensiun bisa ikut seleksi. Jika lulus ujian kompetensi dasar bisa diangkat sebagai guru P3K,” ujarnya.

Jika tak lolos uji kompetensi dasar, kata Muhadjir, pemerintah masih memberi kesempatan untuk ikut ujian sebagai guru pengganti. Gajinya akan dibayar sesuai dengan upah minimum regional (UMR). Dananya menjadi tanggung daerah masing-masing.

Mendikbud meminta pada kepala daerah dan sekolah untuk tidak lagi merekrut guru honorer baru, selama proses penuntasan ini. Sehingga data guru tidak menjadi kacau seperti selama ini.

“Penempatan guru honorer boleh dilakukan untuk mengisi kekosongan guru akibar meninggal, pensiun atau mutasi. Tetapi banyak kasus pengangkatan guru honorer karena kekerabatan semata, bukan kebutuhan. Itulah sebabnya data guru honorer di Tanah Air jadi sedemikian bengkak,” ujarnya.

Jika penuntasan guru honorer selesai, kata Mendikbud, pemerintah telah menyepakati untuk setiap tahun rekrut CPNS guru untuk mengisi kekurangan. “Jika ada 50 guru meninggal, pensiun atau mutasi, maka tahun berikutnya harus segera dibuka penerimaan untuk mengisi kekosongan itu. Jumlahnya sesuai kebutuhan saja,” ucapnya.

Muhadjir memprediksikan angka guru pensiun tahun ini sebanyaj 42 ribu orang, pada 2019 sekitar 50 ribu orang dan tahun berikutnya sebanyak 60 ribu. Jika kebutuhan ini langsung diisi, proses rekrutmen guru tidak akan menjadi begitu ramai seperti sekarang ini.

“Sebenarnya jumlah guru pensiun ini sudah diketahui 1 tahun sebelumnya karena datanya pasti. Rekrutmen tahunan seperti ini lebih memudahkan pemerintah dalam menghitung kebutuhan guru setiap tahunnya,” ucap Muhadjir menandaskan. (Tri Wahyuni)