Pemerintah Akui Perlu Kritik dan Saran Perguruan Tinggi

0

SURABAYA (Suara Karya): Pemerintah memerlukan sinergi dan komunikasi dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan berupa kritik dan saran untuk mendukung berbagai kebijakan yang akan diimplementasikan.

“Peran aktif akademisi dalam mengawasi dan memberikan saran atas rumusan dan implementasi kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dan kami sangat terbuka untuk hal itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya (29/01/2020).

Pemerintah, ujarnya melalui rilis Kemenko Perekonomian yang diterima Rabu jelang malam, berupaya memperkuat sinergi dan komunikasi dengan pihak akademisi untuk mendapatkan pandangan dalam bentuk kritik dan saran terhadap suatu rumusan kebijakan.

“Kampus juga diharapkan dapat membantu mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik,” kata Airlangga.

Berbicara di hadapan civitas akademika Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Menko Perekonomian menyampaikan tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia termasuk dalam hal pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Meski dihadapkan pada tantangan perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh stabil dan berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5%, inflasi yang rendah dan stabil, persepsi iklim investasi yang membaik, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran serta membaiknya rasio gini,” bebernya.

Mengacu pada berbagai tantangan dan peluang yang terjadi di perekonomian global, kata dia maka perekonomian Indonesia pada 2020 diprediksi tumbuh 5,3%. Karena itu, “Diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM,” tambahnya.

Guna memastikan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, menurut Airlangga pemerintah menjalankan beberapa strategi, sebagaimana arahan Presiden Joko widodo yaitu, pengembangan SDM berkualitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi Ekonomi.

Airlangga juga mengatakan bahwa untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era industri 4.0, pemerintah mengusulkan lima strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada tiga lembaga kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknikoritas.

Lima strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut meliputi, mereformasi lembaga pendidikan & pelatihan vokasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, standar kompetensi dan sertifikasi, membakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan industri serta meningkatkan koordinasi.

“Ada enam sektor prioritas yang disasar mencakup, agribisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran,” kata Menko Perekonomian. (Indra)