JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,6 triliun sebagai bantuan bagi pesantren yang mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar dengan membuka sekolah-sekolah pesantren dalam menghadapi era kebiasaan baru.
“Bantuan ini adalah dukungan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan untuk dapat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru karena pandemi Covid-19. Harapannya adalah menyiapkan pesantren untuk dapat membuka kembali kegiatan belajar mengajarnya, sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” ungkap pemerintah yang disampaikan melalui rilis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari yang diterima pagi ini (Jumat, 17/7/2020).
Dikemukakan secara lebih rinci pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pesantren, telah mengalokasikan tersebut yang alokasinya terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/ LPA sebesar Rp2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp211,7 miliar.
Alokasi BOP tersebut dapat membantu sekitar 21.173 lembaga pesantren, dan 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah serta 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an. Sementara itu, bantuan pembelajaran daring akan diberikan selama 3 bulan (sebesar Rp5 juta/bulan) kepada 14.115 lembaga.
Di samping itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk guru/ustaz dan pengasuh pondok pesantren melalui skema bantuan sosial (BLT). Dukungan pemeriksaan kesehatan berupa rapid test/swab test juga dilakukan oleh pemerintah bagi para santri yang menunjukkan gejala terindikasi Covid-19 di lingkungan pesantren. Terakhir adalah bantuan pembangunan/perbaikan sarana/prasarana tempat wudu, wastafel, MCK di 100 pesantren yang tersebar di 10 provinsi.
Selain bantuan BOP dan pembelajaran daring tersebut, pada 2020 ini beberapa alokasi dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp991,8 miliar tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) selain Kementerian Agama, dengan penerima manfaat adalah dari kalangan pesantren.
Disebutkan, alokasi tersebut yaitu untuk pembangunan rusun pondok pesantren di lima lokasi, program pengembangan wirausaha di pesantren, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan & sanitasi di 40 pesantren, bantuan rak atau buku oleh Perpustakaan Nasional, dan penyediaan akses internet di pesantren oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa bantuan BOP dan pembelajaran daring juga akan diberikan kepada Ditjen Bimas Kristen yaitu sebesar Rp10,5 miliar. Untuk lembaga pendidikan keagamaan lainnya saat ini masih dalam proses. (Indra)