Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan per April 2020

0
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (Suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP), sebagai amanat Putusan Mahkamah Agung (MA) No 7/P/HUM/2020. Keputusan itu berlaku per 1 April 2020.

“Pemerintah menghormati keputusan MA. Kami ingin keberlangsungan JKN, karena program itu menunjukkan bahwa negara sudah hadir dalam memberi jaminan kesehatan bagi masyarakatnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam siaran pers, Selasa (21/4/20).

Seperti diberitakan, Pemerintah sejak 1 Januari 2020 menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 untuk kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan per orang. Untuk kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 dan kelas I dari Rp80.000 me jadi Rp160.000. Dengan adanyapembatalan itu, maka besaran iuran akan dikembalikan ke angka sebelum kenaikan.

“Kelebihan iuran yang telah dibayarkan peserta sejak Januari hingga April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya,” kata Muhadjir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Dijelaskan, Putusan MA No 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 merujuk pada surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Hal itu sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil. Pemerintah diberi waktu paling lambat 90 hari kerja untuk melaksanakan Putusan MA tersebut atau hingga 29 Juni 2020.

“Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis dalam menyikapi putusan MA tersebut. Kami akan berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan dapat berjalan baik. Selain tetap mempertahankan kesinambungan Program JKN,” tuturnya.

Langkah strategis itu akan diwujudkan dalam bentuk penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya, antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN serta konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

“Rancangan Peraturan Presiden itu, saat ini telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf diantara para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menegaskan. (Tri Wahyuni)