Pemerintah Batasi ASN dan Keluarganya Bepergian ke Luar Negeri!

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan membatasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya untuk bepergian ke luar negeri selama masa pandemi covid-19. Hal itu guna menekan merebaknya covid-19 varian baru di Tanah Air.

Pembatasan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“Surat edaran itu harus jadi pedoman bagi ASN di instansi pemerintah untuk membatasi bepergian ke luar negeri untuk mencegah penularan covid-19 varian baru di Indonesia,” kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam siaran pers, Kamis (13/1/22).

Namun, lanjut Tjahjo, ASN tetap dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain, mendapat surat tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya.

Karena itu, PPK diminta mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan prioritaskan kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Hal yang sama juga berlaku bagi pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri, selain PDLN. Ia harus dapat surat izin tertulis dari PPK atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.

Bagi ASN yang bepergian ke luar negeri di masa pandemi, diminta menerapkan protokol kesehatan perjalanan luar negeri seperti yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19. ASN juga diminta memperhatikan petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional di masa pandemi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

“Pegawai juga diminta mematuhi kebijakan pintu masuk atau ‘entry point’, tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan covid-19 bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri, seperti yang diatur Satgas Covid-19.

Tertulis pada SE, PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis internal dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.

PPK juga bisa memberi hukuman disiplin pada ASN yang melanggar regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ditambahkan, SE tersebut ditujukan kepada seluruh menteri kabinet Indonesia maju, sekretaris kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Selain itu, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. (Tri Wahyuni)