Pemerintah Benahi Verifikasi Legalitas Kayu

0
(suarakarya.co.id/Istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti menuturkan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan sektor kehutanan.

Salah satu pembenahan tersebut kata Ia, yakni terdapat pada verifikasi legalitas kayu untuk dunia Internasional yang disebut-sebut memiliki potensi besar akan ketertarikan para pembeli kayu dari Indonesia.

“Pemerintah sudah lakukan verifikasi legalitas kayu sejak tahun 2009. Dunia internasional terutama buyer kayu kita merasa senang dengan langkah perbaikan yang telah kita lakukan,” kata Nani di Jakarta, Senin (8/6/2020).

Menurut dia, adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu itu, telah terbukti mampu menekan angka illegal logging di Indonesia.

Lebih lanjut Nani juga mengungkapkan bahwa Indonesia juga dinilai telah berhasil melakukan pemberantasan tindakan ilegal logging tersebut.

“Setelah pembenahan tersebut, kita mendapatkanbenefit dari upaya menjaga hutan tersebut. Indonesia dianggap berhasil memberantas illegal logging dan deforestasi. Hutan kita terjaga. Rewardnya,  banyak negara luar salah satunya Norwegia melakukan kerja sama dengan Indonesia di bidang carbon pricing,” ucapnya.

Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Herdianti mengungkapkan bahwa pihaknya kini juga tengah melakukan pembenahan integrasi data dari hulu ke hilir untuk memenuhi kebutuhan ekspor kayu.

“Kami coba dorong koneksi antara hulu dan hilir tersambung. Kebutuhan bahan baku di hilir harus menjadi prioritas industri hulu. Industri hilir ini biasanya banyak pemain lokal. Setelah kebutuhan ini dipenuhi baru bisa diekspor dalam bentuk kayu olahan yang masyarakat kita juga ikut terlibat mengolah kayu itu kemudian baru diekspor,” pungkasnya. (Andara Yuni)