Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Pengembangan PLTN

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diminta mengkaji ulang wacana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Selain butuh biaya tinggi, posisi Indonesia yang berada di cincin api pasifik (Pacific ring of fire) juga menimbulkan risiko tersendiri.

Demikian dikatakan pengamat dan praktisi energi Herman Darnel Ibrahim, dalam diskusi ” Pro-Kontra Penggunaan Energi Nuklir di Indonesia” di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dikatakan Herman, dari sisi ekonomi, proyek ini memerlukan biaya investasi sangat mahal. Tingginya biaya pembangunan PLTN itu dinilainya bisa membebani ekonomi Indonesia.

Lebih jauh dia mengungkapkan, biaya operasional PLTN juga sangat mahal dan Indonesia sebagai negara kaya akan energi seperti batu bara dan gas alam yang harganya lebih murah. Dengan demikian, PLTN saat ini belum dibutuhkan

“Saya kira pemerintah harus berpikir ulang untuk mengimplementasikan proyek ini,” katanya.

Sementara itu lanjut Herman, untuk memenuhi kebutuhan listrik, Indonesia masih bisa mengandalkan batu bara dan gas alam yang lebih ekonomis dibandingkan energi nuklir. Sumber daya batu bara maupun gas yang dimiliki Indonesia pun terbilang tinggi.

Dia juga menyinggung risiko bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan pada PLTN. Gempa dan tsunami di Palu dan Donggala baru-baru ini menurutnya harus menjadi pertimbangan sebelum merealisasikan pembangunan PLTN.

“Indonesia terletak di ring of fire yang mana banyak bencana alam yang terjadi, itu cukup membahayakan PLTN. Bila terjadi kebocoran radiasi nuklir, itu bisa sangat berdampak pada masyarakat umum,” cetusnya.

Di luar itu, Herman menyinggung kemungkinan penolakan dari negara-negara tetangga terdekat seperti Singapura, Malaysia dan Australia.

“Intinya banyak hal yang harus dipertimbangkan dan yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Itu kenapa PLTN adalah pilihan terakhir,” pungkasnya. (Pramuji)