Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Uji Kompetensi Nasional Nakes

0

JAKARTA (Suara Karya): Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes) meminta pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan uji kompetensi nasional tenaga kesehatan (nakes). Pasalnya, tes itu hanya menguji pengetahuan, bukan keterampilannya sebagai nakes.

“Bagaimana bisa masa depan orang yang akan praktik sebagai tenaga kesehatan ditentukan oleh sebuah tes pengetahuan yang dikerjakan di depan komputer,” kata Sekjen HPTKes, Gunarmi Solikhin, saat audiensi dengan Komisi IX di Gedung DPR, Senayan Jakarta, pada Senin (18/3/2019).

Gunarmi pada kesempatan itu didampingi Ketua Bidang Akreditasi, HPTKes, Fery Mendrova, Ketua Bidang Sertifikasi, Zainal dan sekitar 500 mahasiswa dari berbagai prodi kesehatan di ratusan kampus se-Indonesia.

Menurut Gunarmi, uji kompetensi seharusnya mengukur capaian mahasiswa tak hanya dari pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Karena itu, pelaksanaan uji kompetensi nasional seharusnya di tempat kerja dengan pasien langsung, bukan lewat ujian tulis berbasis komputer (Computer Based Test (CBT).

Hal senada dikemukakan Fery Mendrova. Ia menganalogikan uji kompetensi nasional sama dengan ujian nasional (UN) di masa lalu yang memiliki kekuatan sebagai penentu kelulusan siswa.

“Saat ini, penentu kelulusan tak hanya gunakan nilai UN, tetapi juga nilai lain seperti ujian sekolah, karakter dan lainnya. Kondisi yang sama berlaku pada uji kompetensi nasional, yang tidak mempertimbangkan nilai akademik dan keterampilan mahasiswa,” ujar Fery.

Akibat sulitnya uji kompetensi nasional itu, Gunarmi menambahkan, hingga saat ini tercatat ada 357.028 lulusan kesehatan yang nasibnya terkatung-katung, karena tak punya sertifikat kompetensi untuk mencari pekerjaan sesuai pendidikannya.

Ditambahkan, mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk bekerja di layanan kesehatan karena tidak memiliki sertifikat kompetensi (Serkom) sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan ijin praktek profesi

“Terpaksa mereka bekerja yang tak sesuai dengan pendidikannya. Ada yang bekerja di mini market, salon, percetakan atau restoran. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ucapnya.

Uji kompetensi seperti itu, lanjut Gunarmi, akan menurunkan minat masyarakat untuk kuliah di bidang kesehatan. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi bidang kesehatan yang terancam tutup lantaran makin minimnya mahasiswa yang mendaftar.

“Kami khawatir, kondisi ini membuat Indonesia kekurangan tenaga kesehatan di masa depan,” katanya.

Selain itu, pelaksanaan uji kompetensi nasional nakes yang dikelola panitia pusat yang beranggotakan wakil dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemkes), perguruan tinggi dan asosiasi profesi memungut biaya yang besar. Untuk tingkat diplomasi Rp225 ribu, sementara sarjana Rp275 ribu.

Gunarmi menyebut, perputaran uang dalam uji kompetensi nasional terbilang sangat besar. Dalam satu tahun, tes digelar sebanyak 3 kali putaran. Dalam satu putaran, mahasiswa yang ikut bekisar 42-50 ribu orang.

“Mahasiswa bisa ikut ujian berkali-kali sampai lulus, asalkan mendaftar dan membayar sesuai dengan biaya yang ditetapkan,” kata Gurnami seraya mempertanyakan dana uji kompetensi yang mencapai Rp150 miliar per tahun hanya dikelola oleh sebuah panitia nasional.

Gunarmi berharap pada pemerintah untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan uji kompetensi nasional nakes. Sebaiknya, tes tersebut dikembalikan ke perguruan tinggi atau lembaga independen.

“Kabar terbaru menyebutkan uji kompetensi nasional tetap menjadi exit exam merujuk pada Surat Edaran Plt Dirjen Belmawa Kemenristekdikti No.508/B/TU/2018 tertanggal 27 Agustus 2018, dilanjutkan Surat Edarab Direktur Penjaminan Mutu No 3692/B4.3/TU/2018 tertanggal 30 Oktober 2018,” kata Gunarmi menandaskan. (Tri Wahyuni)