Pemerintah Gelontorkan Dana Bantuan Rp1 Triliun, Diprioritaskan ke PTS

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menggelontorkan dana bantuan Rp1 triliun dalam bentuk beasiswa bagi 400 ribu mahasiswa baru, diluar program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah. Program beasiswa itu akan diprioritaskan untuk perguruan tinggi swasta (PTS).

“Perguruan tinggi yang paling terdampak pandemi covid-19 adalah swasta. Karena biaya operasional kampus tergantung dari uang mahasiswa. Karena itu, PTS harus dibantu,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam keterangan pers yang digelar secara daring, Jumat (19/6/20).

Dijelaskan, bantuan dana diberikan karena pemerintah juga tidak bisa intervensi PTS terlalu dalam, seperti halnya program relaksasi UKT di PTN. Bantuan dana tersebut dapat membantu PTS dalam menjalankan operasional kampus.

“Karena saya dengar banyak PTS yang terancam ditutup karena mahasiswanya tidak sanggup membayar uang kuliah, karena ekonomi keluarganya terdampak pandemi covid-19. Kondisi ini sungguh disayangkan, mengingat keberadaan PTS dalam sistem pendidikan nasional,” ucapnya.

Nadiem menambahkan, tambahan 410 ribu beasiswa itu diprioritaskan untuk mahasiswa di PTS semester 3,5 dan 7 yang rentan drop out (DO) karena tak sanggup bayar uang kuliah. Mahasiswa itu dipastikan juga tidak terikat dengan program beasiswa dari instansi lain.

“Jadi mahasiswa itu bukan penerima KIP Kuliah juga bukan penerima beasiswa dari instansi lain. Hal itu harus dipastikan agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Kebijakan terbaru Kemdikbud lainnya adalah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi adalah pendanaan khusus untuk sekolah negeri di wilayah 3 T (terluar, terdepan dan tertinggal). Dana yang dialokasikan untuk itu mencapai Rp2 triliun.

Sedangkan BOS Kinerja adalah pendanaan untuk sekolah negeri yang berkinerja baik. Dana yang dialokasi untuk kegiatan tersebut sebesar Rp1,2 triliun.

“Karena dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian nasional, maka cakupan wilayah BOS Afirmasi tak hanya wilayah 3T, tetapi juga daerah lain yang paling terdampak covid-19. Dana itu tak hanya sekolah negeri, tetapi juga bisa untuk sekolah swasta.

“Kebijakan itu diambil karena swasta paling rentan terdampak selama pandemi. Operasional sekolah swasta tergantung iuran dari siswa. Banyak sekolah swasta terancam ditutup karena orangtua tak sanggup bayar uang sekolah,” tuturnya.

Dana bantuan yang diberikan kepada sekolah swasta sebesar Rp60 juta per tahun. Dananya akan ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah.

“Dana pengggunaanya sama dengan BOS reguler dengan maksimum fleksibilitas. Dananya bisa digunakan untuk membayar guru honorer, tenaga kependidikan non guru, pulsa atau paket data dan pembelian bahan untuk memenuhi protokol kesehatan,” katanya.

Disebutkan kriteria sekolah penerima BOS Afirmasi antara lain, berada di daerah terpencil dan daerahnya terdampak pandemi. Proporsi siswa miskin dan penerima dana BOS reguler lebih rendah karena siswanya sedikit. Selain memiliki jumlah guru tetap atau PNS lebih rendah dibanding guru non-PNS.

“Jumlah sekolah sasaran sebanyak 56 ribu sekolah di 33 ribu desa/kelurahan yang punya kebutuhan khusus sesuai kriteria yang ditetapkan,” katanya.

Mendikbud Nadiem Makarim juga mengingatkan sekolah penerima BOS reguler untuk lebih fleksibel dalam penggunaan dana BOS. Dana bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh selama masa pandem. Seperti membeli kebutuhan untuk protokol kesehatan di sekolah, membayar guru honorer atau pembelian pulsa atau paket data untuk membantu siswa kurang mampu. (Tri Wahyuni)