JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menggratiskan pemberian vaksinasi booster. Program tersebut dimulai besok, 12 Januari 2022.
“Vaksinasi booster saat ini diprioritaskan lansia dan penderita imunokompromais, yang sudah dapat dosis lengkap atau 2 kali suntik dan waktunya minimal 6 bulan setelah dosis kedua,” kata Menteri
Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers secara daring, Selasa (11/1/22).
Ditambahkan, vaksinasi booster penting bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman covid-19, termasuk varian-varian barunya,” ucapnya.
Pemerintah memberi vaksinasi booster dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada tahun ini. Pasalnya, jenis vaksin booster akan berbeda dengan ketersediaan vaksin tahun lalu.
“Pemerintah juga mempertimbangkan hasil riset yang dilakukan para peneliti dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
Kombinasi vaksinasi booster akan diberikan mulai 12 Januari 2022, sesuai pertimbangan para peneliti dalam dan luar negeri serta sudah dikonfirmasi Badan POM dan ITAGI.
Disebutkan, vaksin primer Sinovac atau vaksin dosis pertama dan kedua Sinovac akan diberi vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca.
Untuk vaksin primer AstraZeneca atau vaksin dosis pertama dan kedua AstraZeneca akan diberi vaksin booster setengah dosis Moderna.
“Ini adalah kombinasi awal vaksin booster yang akan diberikan berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada. Hasil riset tersebut sudah disetujui Badan POM dan ITAGI. Perkembangnnya tergantung hasil riset yang baru dan ketersediaan vaksin yang ada,” ucapnya.
Seluruh kombinasi itu, lanjut Menkes, sudah mendapat persetujuan dari BPOM dan rekomendasi dari ITAGI. Kombinasi vaksin booster sesuai dengan rekomendasi WHO, di mana pemberian vaksin booster dapat menggunakan vaksin yang sejenis atau homolog atau juga bisa vaksin yang berbeda atau heterolog.
Heterolog diartikan sebagai vaksinasi booster yang menggunakan jenis vaksin berbeda dengan dosis pertama dan dosis kedua. Sementara Homolog merupakan vaksinasi booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama seperti vaksinasi dosis pertama dan kedua.
“Diberi keleluasaan kepada masing-masing negara untuk bisa menerapkan program vaksin booster sesuai kondisi ketersediaan vaksin dan logistik,” ujarnya.
Menkes menjelaskan beberapa penelitian dalam dan luar negeri menunjukkan, vaksin booster heterolog atau vaksin booster dengan jenis kombinasi yang berbeda menunjukkan peningkatan antibodi yang relatif sama dengan vaksin booster homolog atau vaksin booster dengan jenis yang sama.
Tak hanya itu, hasil penelitian juga menunjukkan vaksin booster setengah dosis menunjukkan peningkatan level antibodi yang relatif sama dengan vaksin booster dosis penuh. Dampak KIPI juga lebih ringan.
Vaksinasi booster akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas, rumah sakit pemerintah, maupun rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Adanya vaksin booster gratis ini kami tetap mempertahankan mekanisme vaksin Gotong Royong yang selama ini sudah berjalan. Vaksin yang diberikan berbeda dengan program vaksinasi pemerintah yang gratis,” ucapnya.
Soal ketersediaan vaksin, pemerintah mengaku memiliki vaksin yang cukup, baik dari kontrak pengadaan vaksin tahun lalu yang pengirimannya akan tiba awal tahun ini. Ada pula vaksin tambahan yang cukup signifikan dari donasi dunia melalui program kerjasama COVAX maupun program kerjasama bilateral.
Sebagai informasi, sebelumnya COVAX memberi komitmen bantuan terhadap 20 persen dari populasi Indonesia. Jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 30 persen dari populasi Indonesia atau sebanyak 27 juta orang (sekitar 54 juta dosis) dari tahun lalu hingga tahun ini. (Tri Wahyuni)
