Pemerintah Harus Bentuk Badan Khusus Penanganan Karhutla

0

BANDUNG (Suara Karya): Upaya penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini perlu dilaksanakan secara extra ordinary. Karena itu, perlu dibentuk badan khusus untuk menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Demikian diusulkan H. Sutar Rachmat dalam perbincangan dengan Suara Karya di Bandung, Sabtu (21/9/2019). Sutar Rachmat yang pernah 10 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau itu mengusulkan, badan khusus itu perlu segera dibentuk dan sebaiknnya berada di lingkungan TNI Angkatan Udara (TNI AU) atau di bawah koordinasi TNI AU.

Hal itu, menurut Sutar Rachmat, karena Angkatan Udara memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasana yang memadai. Apalagi, penanganan melalui jalur udara sangat tepat karena dapat bergerak dengan sangat cepat.

“Atas dasar itu, mungkin perlu dibentuk satuan atau semacam skwadron pemadam kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung cukup lama di beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan telah mengakibatkan banyak masyarakat di sekitar bencana yang menderita penyakit ISPA.

Penanggulangan bencana itu telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, hasilnya masih belum maksimal karena kondisi dan keadaan medan lapangan yang berat dan sulit ditempuh atau diterobos dengan cepat menuju lokasi kebakaran.

“Saya dapat merasakan dan menyaksikan bagaimana akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang di derita oleh masyarakat di sana. Saya juga pernah mengalami dan melihat bagaimana sulitnya aparat pemerintah dan masyarakat di Riau berupaya memadamkan api,” ujar Sutar Rachmat.

Mereka telah berusaha melakukan tugas dan pengabdian secara maksimal tetapi hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan. “Karena itu, ketika saya bertugas di Riau, saya pernah mengusulkan upaya untuk dibentuknya badan khusus yang menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini secara ektra ordinary,” katanya.

TNI AU menjadi leader, dan pelaksanaan tugas badan tersebut seyogyanya harus bersinergi dengan badan pemerintah yang terkait dalam penanggulangan bencana kebaran hutan dan lahan. Apabila tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan telah ditanggani dan berhasil dengan baik maka tugas selanjutnya dapat berupa: (1).Membantu aparat pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan patroli rutin. (2).Membantu aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka merehabilitasi hutan dan lahan yang rusak akibat kebakaran. (Pramuji)