Pemerintah Harus Mampu Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

0
(Foto: Istimewa)

JAKARTA: Indonesia harus mampu beradaptasi dengan segala kemungkinan perubahan lingkungan, baik nasional, regional maupun global yang memiliki dampak pada ketahanan pangan. Demikian diungkapkan Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir di acara Forum Promoter 2018 Polri di Jakarta, Rabu (23/5).

Dalam diskusi yang mengambil tema “Solusi Menuju Indonesia yang Berdaulat Adil dan Makmur Melalui Ketahanan Pangan”, Winarno pun menyatakan sektor pertanian memberikan konstribusi yang cukup berarti pada perekonomian nasional.

Hal ini dapat dilihat dari struktur PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada triwulan II tahun 2017 yang masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (20,26 persen) pertanian, kehutanan dan perikanan (13,92 persen) dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor (13,03 persen) hasil survei struktur ongkos usaha tanaman pangan, BPS 2017.

“Kondisi petani di Indonesia yang menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 pelaku utama pembangunan pertanian (petani) jumlahnya 39.035.692 orang, yang sudah tergabung ke dalam Kelompok tani 583.368 kelompok, Gapoktan 63.501, dan Kelembagaan Ekonomi Petani 13.257,” kata Winarno.

Dari jumlah tersebut diketahui, tingkat pendidikan petani yakni Belum pernah sekolah (9,65 persen) = 3.766.954 orang; Tidak/belum Lulus SD (26,54 persen) = 10.358.754 orang; Lulusan SD (38,49 persen) = 15.023.269 orang; Lulusan SLTP (16,22 persen) = 6.330.800 orang; Lulusan SLTA (8,54 persen) = 332.106 orang; dan Lulusan Perguruan Tinggi/Diploma dan Sarjana (0,57 persen) = 223.809 orang.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pendidikan pelaku utama pembangunan pertanian sumber daya manusia (SDM) nya masih rendah, perlu peningkatan kualitas pendidikan non formal dengan peranan penyuluh dan Perguruan Tinggi.

Potensi lahan pertanian di Indonesia digambarkan oleh Winarno adalah Sawah irigasi seluas 4,1 juta HA, dengan IP 200 atau dua kali tanam setahun. Sawah non irigasi 4,0 juta ha dengan IP 100 yang memerlukan embung. Huma/ladang seluas 5,02 juta ha dengan IP 100 juga memerlukan embung. Lahan tidur seluas 11, 68 juta ha belum bisa ditanami, karena tidak ada pengairan, sehingga sangat memerlukan embung.

Harga Kebutuhan Pokok

Pada kesempatan yang sama, Irjen Kementerian Perdagangan Srie Agustini mengatakan, harga barang kebutuhan pokok Minggu III Mei 2018 berdasarkan data BPS secara umum harga bapok dibanding bulan sebelumnya relatif stabil bahkan cenderung turun, seperti beras, minyak goreng kemasan, cabe, dan bawang putih. Komoditi yang harganya mulai naik adalah daging ayam, telur ayam, dan daging sapi.

Kebijakan Pemerintah dalam rangka ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilisasi pangan barang kebutuhan pokok berdasarkan pasal 25 – 29 UU No.7/2014 tentang Perdagangan menetapkan kebijakan harga. Penetapan harga khusus saat dan setelah HBKN dan atau terjadi gejolak harga, penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok.

Mengelola stok dan logistik yakni dengan mengoptimalkan perdagangan antar pulau, melakukan pemantauan dan/atau pengawasan ketersediaan stok di gudang dan/atau di pelabuhan, penyediaan dan/atau optimalisasi sarana distribusi, melakukan koordinasi fasilitasi moda transportasi, melakukan koordinasi ketersediaan stok dan/atau cadangan Barang kebutuhan pokok tertentu yang dikuasai Pemerintah. (Bayu Legianto)