Pemerintah Harus Tanggung Pengobatan Korban Bencana Alam

0

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk pengobatan korban bencana alam. Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengatakan, pemerintah seharusnya komitmen dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga ketika rumah sakit menangani korban bencana alam, tidak perlu menanggung kerugian.

Menurut Ansyori, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pembiayaan pengobatan korban bencana alam menjadi tanggungjawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“BPJS Kesehatan seharusnya bisa membantu agar rumah sakit yang menangani korban bencana mendapatkan akses ke BNPB,” kata Ansyori saat media gathering di Bogor, pekan lalu.

Ia menekankan seharusnya jika sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat maka BNPB yang menanggung semua pembiayaan pengobatan korban bencana alam.

Pada kesempatan yang sama, anggota DJSN Zaenal Abidin mengatakan hampir semua kasus pembiayaan pengobatan korban bencana alam terutama pada masa tanggap darurat yang dilakukan oleh rumah sakit, tetap dibebankan kepada BPJS Kesehatan.

“Hal ini tentunya memberatkan beban biaya program JKN,” ungkap mantan Ketua Umum PB IDI.

Menurut Zaenal abidin biaya pengobatan korban bencana alam menjadi tanggungan BNPB selaku regulator yang menangani bencana di Indonesia. (Pramuji)