KABUPATEN BANJAR (Suara Karya): Pemerintah kembali meluncurkan KUR untuk sector UMKM yang bergerak dalam usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan garam yang dikelola secara Bersama dalam kelompok usaha.
“Pada hari ini merupakan ketiga kalinya secara nasional diluncurkan KUR Peternakan Rakyat,” kata Sesmenko Perekonomian Susiwijono pada acara Penyaluran KUR Peternakan Rakyat dan Implementasi Keuangan Inklusif Mendukung Kemandirian Ekonomi, di Pondok Pesantren (Ponpes) Ushuluddin, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (19/9/2019).
Susi menjelaskan, pertama kali jenis KUR ini disalurkan di Kabupten Wonogiri sebesar Rp8,9 miliar yang diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat. Kedua disalurkan di Kabupaten Malang sebesar Rp21,29 miliar kepada 205 debitur.
“Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor produksi rakyat,” ujarnya.
Disebutkan, pada 2019 ini pemerintah telah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp140 triliun dari sebelumnya Rp120 triliun pada 2018. Realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah Rp88,7 Triliun yang diberikan kepada 3,2 juta debitur.
Diperoleh penjelasan, sejak diluncurkannya skema KUR subsidi bunga, akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak Agustus 2015 hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp421,99 triliun yang diberikan kepada 17,1 juta debitur dengan rasio non performing loan (NPL) tetap terjaga di angka 1,38 persen.
Untuk KUR peternakan rakyat sendiri, penyalurannya per Juli 2019 mencapai Rp5,5 triliun yang telah diberikan kepada 240.678 debitur. Pada acara kali ini, disalurkan KUR senilai Rp1,88 miliar kepada 24 debitur (peternak) yang berasal dari beberapa daerah di Kalsel.
“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pihak bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat. Salah satunya dengan membimbing para peternak kecil dalam memenuhi persyaratan dokumen saat akan mengajukan KUR, mengingat masih minimnya pengetahuan mereka terhadap KUR,” pinta Susiwijono.
Kemudian, dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi disebutkan, pemerintah juga ingin meningkatkan indeks keuangan inklusif menjadi sebesar 75 persen di 2019. Agar ke depannya akses keuangan untuk masyarakat yang membutuhkan pun dapat terbuka lebih luas lagi. Yaitu, seperti pada acara ini disediakan fasilitas pembukaan rekening dengan memanfaatkan data Dukcapil oleh bank-bank Himbara bagi anggota Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Pemprov Kalsel sangat mendukung acara ini yang merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk memajukan perekonomian daerah.
“Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menko Darmin Nasution yang telah mendorong institusi keuangan untuk menyalurkan KUR di daerah ini. Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel pada umumnya, dan peternak pada khususnya,” katanya. (indra)