JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan status kedaruratan covid-19 masih berlanjut hingga akhir Juni 2023.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Keberlanjutan Status Darurat Covid-19 serta Penyakit Mulut dan Kuku, secara daring, pada Senin (3/4/23).
Status kedaruratan covid-19 masih berlanjut hingga akhir Juni 2023, sambil menunggu perkembangan penyakit tersebut dalam dua bulan terakhir.
Pada Mei 2023, Menteri Kesehatan akan menghadiri World Health Assembly (WHA) sekaligus berkonsultasi ke badan kesehatan dunia WHO tentang perkembangan covid-19 secara global. Karena kemungkinan Amerika Serikat dan Jepang akan menyatakan endemi pada Mei.
Pemerintah Indonesia sendiri, lanjut Muhadjir, selain mempertimbangan kondisi global covid-19, juga masih menunggu hasil survey serologi penduduk Indonesia pada Juni 2023.
“Setelah itu, baru diambil keputusan apakah status pandemi darurat nasional bencana non alam ini masih berlanjut atau sudah bisa dialihkan ke tahap endemi,” ucapnya
Hingga saat ini, kasus penularan covid-19 masih terjadi meski angka kematian (mortalitas), fatalitas dan ‘bed occupancy rate’ sangat rendah dan berada pada batas aman.
Hal itu seiring dengan meningkatnya kekebalan populasi terhadap covid-19, yang menurut survei serologi Kementerian Kesehatan pada Januari 2023 menunjukkan angka 99 persen.
Soal wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Muhadjir mengatakan sudah bisa diakhiri meski penanganan masih darurat, sebagaimana permintaan Menteri Pertanian. Termasuk penataan ulang payung hukum regulasi yang diberlakukan terkait wabah tersebut.
“Keadaan khusus ini menjadi perhatian kita bersama, agar dilakukan peningkatan cakupan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak rentan berdasarkan standar yang telah ditetapkan,” katanya.
Selain itu, perlu dilakukan antisipasi peningkatan mobilisasi hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha.
Menko Muhadjir menyebutkan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan Satgas Penyakit Mulut dan Kuku akan digabung agar lebih efisien.
“Rapat juga menyepakati satgas gabungan itu akan berlanjut hingga akhir Juni 2023. Setelah itu, baru ditinjau lagu urgensinya apakah masih dibutuhkan atau tidak,” ucap Muhadjir.
Hadir dalam rapar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala BNPB Suharyanto, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemdagri Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Kemensetneg Rika Kiswardani. (Tri Wahyuni)