Pemerintah Nyatakan “Perang” Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menyatakan “perang” terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Karena kasus semacam itu mempengaruhi pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas.

“Orang dewasa seharusnya memberi perlindungan kepada anak, bukan malah jadi pelaku kejahatan itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Tingkat Menteri, terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak, di Jakarta, Rabu (12/1/22).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wamenag Zainut Tauhid, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, Sekjen Kemendagri, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Irjen Kemendikbudristek, Sekjen Kemenkes, Dirjen Kemensos, Perwakilan Kemenkominfo, Perwakilan Kejaksaan Agung, Perwakilan KSP dan perwakilan LPSK.

Muhadjir mengutip data Profil Anak Indonesia 2020, yaitu jumlah anak di Indonesia sebanyak 84,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sekitar 270,2 juta jiwa. Rinciannya adalah 41,1 juta anak perempuan dan 43,2 juta anak laki-laki.

“Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapat perlindungan dari kejahatan, termasuk kejahatan seksual, di manapun dia berada. Itu harus ditanamkan kuat di jiwa penduduk Indonesia,” ucapnya.

Soal regulasi, Muhadjir menegaskan, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk turunannya yang kuat. Regulasi itu
memiliki fungsi untuk melindungi anak dari kejahatan seksual maupun kekerasan lainnya.

Beberapa peraturan untuk memerangi dan mencegah kekerasan seksual, antara lain UU No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya yaitu UU No 17 Tahun 2016 sampai tingkat PP, Perpres dan Permen.

Adapun PP khusus untuk pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak adalah PP Nomor 70 Tahun 2020 dan PP Nomor 78 Tahun 2021.

“Pemerintah menyatakan komitmen kuat untuk memerangi dan mencegah kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, peraturan perundang-undangan yang ada tidak akan ampuh jika pihak-pihak terkait tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual.

“Yang penting adalah implementasi dari peraturan dan perundangan yang ada. Selain komitmen dan koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan dari unit-unit perlindungan anak,” tuturnya.

Karena itu, Muhadjir meminta koordinasi dan komitmen antar K/L mulai dari hulu sampai hilir, terus ditingkatkan. Kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa se-Indonesia diajak bekerja sama dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Soal tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia yang ditetapkan kepada Herry Wirawan, pelaku pemerkosa 13 santriwati, Muhadjir menilai, tuntutan yang diberikan aparat penegak hukum itu telah tepat.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah cepat dan konkret yang dilakukan aparat penegak hukum. Saya kira penegak hukum telah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Menko PMK mengatakan, hukuman yang didapat pelaku kekerasan seksual pada anak untuk mencegah agar tidak ada kasus serupa di masa depan. “Yang lebih penting, bagaimana vonis itu betul-betul memberi efek jera di masyarakat,” katanya.

Ditambahkan, kasus kekerasan seksual pada anak bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di lembaga pendidikan. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk memiliki perhatian tinggi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kejadian seperti ini bisa terrjadi mana saja, termasuk di lembaga pendidikan,” kata Muhadjir menandaskan. (Tri Wahyuni)