Pemerintah Percepat Pencairan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Gempa Cianjur

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mempercepat pencairan dana stimulan perbaikan rumah terdampak gempa Cianjur.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM), yang digelar di Jakarta, Senin (12/12/22).

Hadir dalam RTM, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Cianjur Herman Suherman, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, serta Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka.

Percepatan pencairan dana tersebut, ditambahkan Muhadjir, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden terkait perubahan besaran nilai bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat, sedang, dan ringan terdampak gempa bumi di Cianjur.

“RTM kali ini mendorong percepatan pencairan bantuan perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan melalui revisi SK Kepala BNPB Nomor 85 Tahun 2022 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanggulangan Gempa Bumi di Cianjur Jawa Barat,” ucap Muhadjir.

Muhadjir menyebut perubahan besaran dana stimulan untuk perbaikan rumah terdampak bencana gempa di Cianjur, yaitu rusak berat dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Sedangkan rusak sedang dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta.

“Untuk rumah rusak ringan diubah dari Rp10 juta menjadi Rp15 juta,” kata Muhadjir.

Data dari BNPB per 12 Desember 2022 menunjukkan, jumlah rumah rusak sebanyak 56.480 rumah yang terdiri dari 13.633 rusak berat, 16.059 rusak sedang dan 26.856 rusak ringan.

Tahap pertama pembangunan atau perbaikan rumah sudah disalurkan dana kepada 8.316 rumah yang telah terdata. Pada tahap kedua, ada 16.745 rumah yang sudah diajukan ke Kementerian Keuangan merujuk data usulan BNPB, termasuk kenaikan bantuan stimulannya.

“Saat ini sedang dilakukan pembersihan dari puing-puing gempa. Masyarakat yang terdampak sudah siap membangun kembali rumahnya,” tuturnya.

Ada 9 desa yang akan direlokasi karena terlewati oleh patahan sesar aktif Cugenang, sehingga butuh kerja sama semua pihak dalam memberi afirmasi bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Tadi disebutkan ada komitmen dari pemkab dan pemprov untuk memberi stimulan ke rumah-rumah yang akan diperbaiki masyarakat itu sendiri atau lewat pihak ketiga. Termasuk mitigasi dampak sosial kepada masyarakat akibat relokasi,” katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto merekomendasikan, semua infrastruktur yang ada di daerah patahan untuk direlokasi. Sehingga nantinya lahan tersebut dijadikan sebagai jalur hijau pertanian maupun perkebunan.

Ia juga memastikan lahan yang menajdi tempat relokasi harus ‘clear and clean’. Artinya, aman dari segi lahan, tata ruang, dan administratif pemerintahan.

“Lahan untuk relokasi kami pastikan ‘clear and clean’. Artinya, secara lahan bukan berada di daerah yang rawan bencana, secara tata ruang lahan dapat dimanfaatkan untuk perumahan dan permukiman, dan secara administratif pemerintah lahan tersebut bebas dari kepentingan pribadi,” ucap Iwan. (Tri Wahyuni)