Pemerintah Terapkan Kebijakan Sawit Nasional Berkelanjutan

0

NUSA DUA (Suara Karya): Pemerintah mengambil langkah memperkuat kebijakan sawit nasional yang menciptakan daya tawar jangka panjang berkelanjutan terkait sumbangan komoditas ini baik dari sisi devisa, maupun secara sektoral.

“Kelapa sawit menjadi sangat penting bagi pemerintah karena mampu menghasilkan devisa, mengembangkan komoditas dengan keunggulan komparatif, dan berkontribusi positif terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga sektor ini memiliki peran penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan Special Address pada 14th Indonesian Palm Oil Conference and 2019 Price Outlook, di Bali International Convention Center (BICC), Kamis (1/11/2018).

Peningkatan kinerja sektor kelapa sawit sendiri terlihat sejak 2014. Sesuai data Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), elastisitas produksi kelapa sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 2,46%. Artinya, setiap kenaikan 1% produksi kelapa sawit baik secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan efek multiplier ke sektor terkait dan meningkatkan 2,46% dari total pendapatan nasional. Adapun, sektor ini juga mencatat kinerja terbaik melalui peningkatan ekspor tahun 2017 yang mencapai 25,73% menjadi Rp 307 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Darmin menegaskan sektor ini terus didorong agar sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs 2015-2030 yang digunakan sebagai panduan bagi negara maju dan berkembang dalam mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan.

Sejak 2011, pemerintah juga telah mendorong industri sawit agar mengedepankan prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yang lebih dikenal dengan istilah Indonesian Suistanable Palm Oil (ISPO). Tujuannya untuk memperkenalkan pengelolaan yang lestari pada industri kelapa sawit, sehingga dapat menjaga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara jangka panjang.

Saat ini ujarnya, pemerintah sedang mempertimbangkan penguatan ISPO dengan meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs 2015-2030 di dalam prinsip dan kriteria ISPO. Adapun, prinsip dan kriteria ISPO yang saat ini dimiliki telah sejalan dengan 12 dari 17 tujuan dari SDGs 2015-2030, khususnya pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan.

“Masih banyak ruang untuk meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs 2015-2030 ke dalam prinsip dan indikator ISPO kedepan. Yang saya tekankan, keberlanjutan menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan pada pengembangan sektor kelapa sawit,” tegas Darmin.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua GAPKI Joko Supriyono, Pengamat bidang pertanian Bayu Krisnamurthi, dan stakeholder sektor kelapa sawit nasional. (Indra DH)