Pemerintah Perkuat Penanganan PMI dan Perdagangan Orang

0

JAKARTA (Suara Karya): Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga kini masih menjadi ‘pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Indonesia. Masalah terkait PMI ilegal/bermasalah terus terjadi sepanjang tahun, lantaran penanganannya tidak diselesaikan hingga tuntas.

Data pengaduan di Crisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2022 menunjukkan masalah yang dihadapi PMI sepanjang 2019-2021 antara lain gaji yang tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit jiwa, penipuan peluang kerja dan sebagainya.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pihaknya akan melakukan penguatan dari segala aspek dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Penguatan akan dilakukan baik oleh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK maupun lintas sektor. Upaya itu harus mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri terkait Perlindungan PMI dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, di Jakarta Selasa (15/3).

Dalam beberapa kesempatan, Presiden meminta para pihak untuk melindungi pekerja migran secara menyeluruh mulai dari pra-keberangkatan, masa bekerja dan kembali ke Tanah Air. Selain, optimalisasi peran TNI dan Polri, penerapan protokol kesehatan dan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan yang dialami PMI.

“Dari arahan Bapak Presiden, beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama adalah pentingnya memberi perlindungan secara maksimal kepada PMI,” kata Muhadjir.

Menko PMK menambahkan, penguatan itu termasuk melengkapi dasar hukum perlindungan PMI dan pemberantasan TPPO seperti Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pelaut dan ABK, Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO dan lain-lain.

Perlindungan PMI harus dilakukan secara holistik dan integratif. Pendataan PMI mulai dari tingkat desa, baik yang resmi ataupun PMIB. Dan penyelesaian masalah PMI harus mulai dari hulu, termasuk program yang ada di siklus pembangunan manusia dan kebudayaan,” katanya.

Implementasi sanksi atau hukuman kepada pada penyalur tenaga kerja atau calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal harus benar-benar diawasi secara ketat. Penguatan dilakukan di setiap lini proses, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberangkatan.

Peran pemda baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota harus terus ditingkatkan. Begitu juga penguatan pengawasan yang dilakukan TNI/Polri, terutama daerah-daerah perbatasan yang rawan jalur keluar masuk bagi PMI-PMI ilegal.

“Fasilitasi Kartu Prakerja dan Kredit Usaha Rakyat juga akan diberikan kepada calon PMI. Balai pelatihan kerja di dekat kantong-kantong pengiriman PMI akan dimodifikasi sebagai tempat pembekalan bagi mereka,” ungkap Muhadjir.

Di samping itu, perlu peningkatan kerja sama dengan negara lain. Setiap kerja sama dengan PMI juga dikaitkan dengan TPPO, perlu dilakukan pemutakhiran kerja sama mengenai pekerja migran yang sudah ada dengan memasukkan isu TPPO.

Hadir dalam rapat secara luring, yaitu Wamenlu Mahendra Siregar; Sesmen PPPA Pribudiarta Nur Sitepu; Sesjen Kemendagri Suhajar Diantoro; Plt Sestama/Deputi Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol Ahmad Kartiko; dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi.

Hadir secara daring, Mensos Tri Rismaharini, Menkominfo Johhny G Plate, Menparekraf Sandiaga Uno, serta para pejabat tinggi pimpinan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menekankan pentingnya memberi upskilling atau peningkatan kemampuan calon PMI, sehingga mereka bisa dapat pekerjaan yang layak dan lebih baik. Bahkan, para PMI dinilai sebagai agen strategis untuk bisa memperkenalkan kekayaan Indonesia di luar negeri.

“PMI juga bisa jadi duta pariwisata, entah itu kuliner atau fashion. Kita harapkan mereka bisa memberi nilai tambah, selain membawa pesan untuk citra baik Indonesia di negara lain,” kata Menparekraf. (Tri Wahyuni)