Pemerintah Perkuat Pondasi Ekonomi Hadapi Era Digital

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah berupaya melakukan penguatan pondasi ekonomi Indonesia guna menghadapi tantangan era digitalisasi. Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pemerintah mempunyai lima program pokok untuk lima tahun ke depan.

“Lima pokok yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, antara lain pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara 10th Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, Kamis (28/11/2019) malam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pembicara menyampaikan pada acara tersebut mengatakan pihaknya telah menyiapkan program jangka pendek sebagai antidipasi era digitalisasi.

“Di Kemenko Perekonomian, kami punya program prioritas yang kita sebut Quick Wins,” kata Airlangga Hartarto.

Dia menjelaskan, ada 18 program prioritas (Quick Wins) tersebut, antara lain, perubahan kebijakan KUR, percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah, pengembangan holtikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, dan pengembangan asuransi pertanian.

Kemudian, ada program sinergi BUMN dalam pelaksanaan mandatori B30, restrukturasi TPI/TPPI untuk pengembangan usaha petrokimia, dan percepatan pengembangan usaha gasifikasi batubara.

Program berikutnya adalah, pengembangan usaha dan riset green energi serta katalis, penerapan kartu prakerja, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, sertifikasi halal untuk UMK, pengembangan litbang industri farmasi, dan omnibus law cipta lapangan kerja.

Melengkapi 18 program tersebut adalah, pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, percepatan penyelesaian dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan percepatan penyelesaian perundingan perdagangan.

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Airlangga mengatakan, RUU ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi serta kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 11 klaster yang akan diselesaikan.

Sementara mengenai digitalisasi ujarnya, ekonomi digital menjadi kunci peradaban revolusi industri 4.0 yang akan mendisrupsi banyak aktivitas ekonomi dalam proses bisnis industri.

“Industri digital harus mampu mendorong UMKM seperti Gojek dan Bukalapak misalnya, sudah bisa berkontribusi mendorong industri UMKM,” ucap Airlangga. (indra dh)