Pemerintah Perpanjang ASN Bekerja di Rumah hingga 21 April 2020

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja di rumah (Work From Home/WFH) hingga 21 April 2020. Kebijakan itu merujuk pada keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memperpanjang penetapam pandemi virus corona (covid-19) di Indonesia.

Perpanjangan masa WFH bagi ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Masa pelaksanaan WFH bagi ASN diperpanjang sampai 21 April 2020. Keputusan itu akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam virtual press conference di Jakarta, Senin (30/3/20).

Tjahjo dalam kesempatan itu didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Ditambahkan, surat edaran selain berisi perubahan masa pelaksanaan WFH, juga mencantumkan perubahan terkait penyesuaian sistem kerja. Perubahan itu meminta para pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah agar melakukan 2 hal.

Kedua hal itu disebutkan, pertama penyesuaian sistem kerja bagi ASN melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal WFH bagi ASN dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi/kabupaten/kota dimana instansi pemerintah berlokasi.

Kedua, memastikan ASN di lingkungan kementerian/lembaga/daerah mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Melalui Surat Edaran itu, lanjut Tjahjo, diberitahukan untuk memantau perkembangan dan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN, para PPK perlu melakukan pembaharuan data ASN yang terpapar atau terkonfirmasi positif Covid-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Petunjuk pelaksanaan pembaharuan data akan diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Surat Edaran Menteri PANRB No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru,” ujar Tjahjo menandaskan. (Tri Wahyuni)