Pemerintah Pertegas Sanksi bagi CPNS dan PPPK yang Undur Diri!

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah akan mempertegas sanksi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi pada 2021.

“Sanksi perlu diterapkan karena sudah terjadi kerugian negara, baik dari sisi anggaran selama proses rekrutmen, maupun formasi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi menjadi kosong,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (30/5/22).

Menteri PANRB meminta kepada kementerian/lembaga terkait khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar formasi yang ditinggalkan itu bisa diisi calon yang memenuhi syarat, jika proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan.

Agar kondisi ini tak terjadi lagi di masa depan, Tjahjo menilai, sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan harus diperkuat, mulai tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar dan bidang menggunakan ‘Computer Assisted Test’ (CAT), penetapan hasil akhir, penetapan NIP, hingga pengangkatan ASN.

“Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima,” ujarnya.

Jika ada mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, lanjut Tjahjo, mereka harus diberi sanksi yang tegas dan berat agar tak merugikan negara. Sanksi harus memiliki efek jera dikemudian hari.

Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara seksama jumlah SDM yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan dalam proses seleksinya. Biaya itu, pemerintah seharusnya dapat ASN dengan kompetensi yang sesuai.

“Karena ada yang mengundurkan diri, maka formasi itu menjadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapat SDM sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Merujuk Pasal 54 PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, pelamar yang lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN.

“Jika mengundurkan diri akan diberi sanksi, yaitu tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya,” kata Tjahjo menegaskan.

Ditambahkan, hal itu juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri dimana tercantum dalam Pasal 35 PermenPANRB No 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 PermenPANRB No 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

Namun demikian, kewenangan PPK dalam pemberian sanksi tambahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penetapan sanksi oleh PPK pada saat pengumuman seleksi dengan konsekuensi yang diberi kepada pelamar.

Jika formasi kosong itu tidak bisa diisi pada tahun ini, Tjahjo mengatakan, solusinya sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN akan diusulkan kembali. Pengajuan usulan kebutuhan serta penghitungan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi baik CPNS maupun PPPK pada tahun anggaran berikutnya. (Tri Wahyuni)