Pemerintah Rancang Skema Pensiun Guru P3K

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tengah merancang skema pensiun guru yang diterima lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pengelolaan dananya melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri).

“Rencananya dana pensiun diambil dari gaji yang dipotong setiap bulannya. Berapa besar potongannya, masih kami bahas ,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam lokakarya pendidikan yang diselenggarakan Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU), di Jakarta, Selasa (2/10).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Harian KNIU, Arif Rachman dan Programme Specialist Kantor Perwakilan Unesco di Indonesia, Mee Young Choi.

Ditanya soal gaji guru P3K, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, besarannya mengikuti standar pegawai negeri sipil (PNS). “Cuma masalahnya ada pada dana pensiun. Mau tidak guru P3K dipotong gajinya setiap bulan untuk dana pensiun,” ujarnya.

Ditambahkan, pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga membahas nasib guru honorer yang tak lolos ujian seleksi P3K. Ada usulan, gaji mereka disetarakan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing daerah.

Ditanya soal guru P3K yang belum berlatar belakang sarjana, Muhadjir mengatakan, guru yang bisa diangkat minimal harus S1 sesuai aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Jika mereka diterima, itu artinya pemerintah telah melanggar UU ASN.

“Syarat lainnya usia tidak boleh lebih dari 35 tahun. Penting bagi honorer yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Itu akan jadi indikator tambahan. Tapi penerimaan  pegawai merupakan kewenangan Kemenpan-RB, bukan Kemendikbud,” ucap Muhadjir menandaskan.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Supriano menjelaskan, program pendidikan profesi guru (PPG) untuk sertifikasi tahun ini hanya untuk 20 ribu guru. Padahal ada sekitar 700 ribu guru honorer yang belum tersertifikasi.

“Jumlahnya tidak bisa ditingkatkan lagi karena terbatasnya LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan). Daya tampungnya hanya sekitar 20 ribu setiap tahunnya,” katanya.

Ditambahkan, ada usulan agar pelaksanaan PPG selama 3 bulan dibuat dalam bentuk kuliah online selama 1 bulan dan 2 bulan tatap muka. “Persoalannya pada kuliah tatap muka. Jumlah LPTK sangat terbatas. Lima ratus guru tak mungkin diselesaikan dalam waktu cepat,” ujar Supriano. (Tri Wahyuni)