Pemerintah Resmi Terbitkan Larangan Mudik Lebaran 2021

0

JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah resmi mengeluarkan keputusan yang melarang aktivitas mudik lebaran tahun ini. Larangan tersebut berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, larangan itu diberlakukan sebagai langkah antisipasi atas lonjakan kasus corona virus disease (covid-19), seperti terjadi sebelumnya saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Presiden dan keputusan rapat koordinasi tingkat menteri, maka ditetapkan aktivitas mudik ditiadakan pada 2021,” ucapnya.

Muhadjir menekankan, larangan mudik lebaran tak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, tetapi juga pegawai swasta dan seluruh rakyat Indonesia.

“Hal itu sekaligus memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Untuk cuti bersama Idul Fitri, lanjut Muhadjir, hal itu tetap diberlakukan yaitu pada 12 Mei 2021. Kendati demikian, masyakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19.

“Masyarakat diimbautidak berpergian kecuali dalam keadaan mendesak (urgent),” ujarnya.

Mekanismenya, lanjut Menko PMK, untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri akan diatur kementerian/lembaga terkait. Sementara kegiatan keagamaan menyambut Ramadan dan Idul Fitri diatur Kementerian Agama berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan organisasi keagamaan yang ada.

Ditambahkan, pengecualian larangan mudik, terutana pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Untuk itu, harus disertai syarat dengan memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN.

“Atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak,” ucapnya.

Tentang urgensinya, menurut Muhadjir, hal itu ditentukan instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya diatur oleh Kementerian Pendayaguaan Apatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Untuk perusahaan akan diatur Kemenaker. Diluar itu, akan diatur Kemendagri.

Sementara itu Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, bantuan sosial (bansos) selama masa cuti Idul Fitri akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada awal bulan Mei. Khusus bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya dilakukan pada minggu pertama atau awal minggu kedua di bulan Mei 2021. (Tri Wahyuni)