Pemerintah Sebut Efisiensi Energi Kunci Utama Hadapi Post Covid-19

0

JAKARTA (Suara Karya): Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, untuk menghadapi kondisi post Covid-19, efisiensi energi (energy efficiency) akan menjadi kunci utama. Hal itu dipaparkannya pada hari ke-2 Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) International Energy Conference 2021, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, Rida mengungkapkan pemerintah juga mencetuskan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mengatur arah kebijakan tenaga listrik di Indonesia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Regional Head of Corporate Relations Southeast Asia di Shell Singapura dan Raphael J. Heffron Sahala Sianipar juga menjelaskan bahwa sistem energi yang ada saat ini adalah hasil dari konsumen, penyuplai energi, dan pemerintah. Dimana populasi penduduk global diproyeksikan akan mencapai angka 10 triliyun pada tahun 2050, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan permintaan energi, tidak terkecuali pada sektor migas.

“Pada 2050 tenaga surya juga diproyeksikan sebagai sumber energi yang paling dominan digunakan, tapi migas akan tetap terus digunakan pada bidang yang akan sulit digantikan dengan tenaga surya. Shell mendukung visi transisi menuju net-zero emission.  Oleh karena itu, Shell menargetkan untuk menjadi  bisnis energi bersih-nol emisi pada tahun 2050, sejalan dengan tujuan dari UN Paris Agreement,” ujarnya.

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Venkatachalam Anbumozhi. Sebagai referensi, ia memberi gambaran tentang solusi yang diterapkan di Myanmar, Filipina, dan India.

“Setiap lokasi mempertimbangkan lokasi dan jarak dalam perancangan system grid dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mencapai target kebutuhan energi,” ujarnya.

Meneruskan pembicaraan mengenai tenaga listrik di Indonesia, Lawrence Berkeley National Laboratory Naim Darghouth menyatakan, negara kepulauan seperti Indonesia beresiko tinggi untuk terdampak oleh perubahan iklim, karena kerentanan terhadap kondisi laut dan bencana alam lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan generator solar power yang tidak bergantung pada jaringan central grid ketika terjadi gangguan.

Selain itu, Direktur bidang Sustainability and Social Performance International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) Inggris, Isabel Miranda membuka presentasi dengan mengenalkan IPIECA yang merupakan asosiasi industri minyak dan gas global untuk memajukan kinerja lingkungan dan sosial.

IPIECA juga memiliki visi untuk memajukan kinerja dan kontribusi lingkungan dan sosial industri minyak dan gas pada transisi energi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Isabel juga menjelaskan tentang Sustainable Development Goals (SDGs) dan kaitannnya dengan industri minyak dan gas.

“Setelah dilakukan pemetaan, industri minyak dan gas memungkinkan untuk berkontribusi pada semua (17 tujuan) tujuan SDGs. Industri migas memiliki banyak dampak positif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. IPIECA meluncurkan sebuah Roadmap sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan aksi SDG bersamaan dengan upaya global untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi penduduk global. Roadmap ini terdiri dari tiga aspek, yaitu iklim, alam, dan manusia,” katanya.

Profesor di bidang Global Energy Law & Sustainability di Universitas Dundee Inggris Raphael J. Heffron memaparkan tentang tantangan utama yang dihadapi industri minyak dan gas. Beliau menjelaskan tentang penurunan batu bara di beberapa negara dan hal ini merupakan sinyal penurunan pemanfaatan energi fosil lainnya. Hal ini juga menandakan bahwa saat ini kita sedang bertransisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Tambang batu bara di Australia tidak jadi dibangun karena adanya kekhawatiran terkait emisi CO2. (Pramuji)