Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Selesaikan Masalah Pegawai Non-ASN

0

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini tengah fokus menyiapkan strategi, guna menata pegawai di instansi pemerintah.

“Upaya percepatan transformasi sumber daya manusia bisa dilakukan, tanpa perlu menghilangkan sisi kemanusiaan. Jadi, tak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-ASN (Aparatus Sipil Negara) ini,” kata Mahfud, usai rapat koordinasi tentang penyelesaian tenaga non-ASN, di Jakarta, Jumat (24/6/22).

Rakor dihadiri perwakilan dari sekda provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Menko Polhukam menambahkan, Peraturan Pemerintah No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebenarnya telah memberi ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK.

“Tentunya, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya,” tuturnya.

Untuk itu, Mahfud menilai, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, lanjut Mahfud, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga untuk mereka dengan kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN.

Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini, diantaranya pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema itu dibuat untuk memberi kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian atas penghasilan.

“Batas waktu penyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan ditetapkan sebelum 28 November 2023,” ujarnya.

Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan dikenakan sanksi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah,” ucapnya menegaskan.

Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 67 huruf b UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah No 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah jika melakukan pelanggaran administratif.

“Kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah,” ujar Mahfud.

Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni menjelaskan, pihaknya fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia.

“Kompetensi pada tingkat pelayanan dasar pun diperhatikan, misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan,” kata Alex.

Guru juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No 20/2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

Peraturan itu memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. “Tinggal kita eksekusi dan memberi kesempatan kepada guru honorer tiga tahun kebelakang untuk kemudahan seleksi,” ucap Alex.

Begitu pun dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun aturan mengenai proses PPPK tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan, kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti hal-nya tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan.

“Jadi, pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberi kesempatan pertama untuk mendapat formasi di puskesmas itu. Jadi, ini adalah komitmen kita,” ucapnya.

Alex menambahkan, per Desember 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta orang, dimana 38 persen diantaranya menduduki jabatan pelaksana. Pekerjaan pelaksana sederhana, rentan digantikan teknologi.

Alex mengungkapkan, Kementerian PANRB juga fokus pada jabatan pelaksana non-ASN, yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberi afirmasi.

Penyelesaian status kepegawaian juga didukung Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menjelaskan, dua opsi solusi, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP No 49/2018.

Untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar eks tenaga honorer kategori II atau THK-II yang masih memenuhi syarat, agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK. Sementara bagi THK2 yang tidak lulus CPNS dan PPPK akan didorong mengikuti seleksi PPPK Afirmasi.

PPPK afirmasi adalah kebijakan khusus (diskresi) bagi honorer K2 agar dapat diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus. Kebijakan itu berlaku selama 4 tahun, sampai dengan 2026. (Tri Wahyuni)