Pemerintah Tak Bisa Terlalu Ikut Campur, Namun Tetap Mengacu pada FIFA

0

JAKARTA (Suara Karya) : Menpora, Zainuddin Amali menegaskan, pemerintah tidak bisa ikut campur permintaan beberapa pihak yang mengharapkan Ketua Umum PSSI diharapkan mundur atas terjadinya tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

“PSSI mengacu pada FIFA, bila ada sesuatu yang menyangkut permasalahan, sudah jelas pemerintah tidak bisa terlalu ikut campur. Namun sepenuhnya berdasar pada Federasi sepak bola internasional tersebut,” tegas Menpora saat membuka (FGD) Perumusan Implementasi UU No.11 tahun 2022 di Jakarta, Jumat (13/10/2022).

Seperti halnya FGD Perumusan Implementasi UU No.11 tahun 2022 yang dihadiri para tokoh suporter yang dikenal dengan nama Jakmania, Aremania, Bonek dan Bobotoh. Menpora tinggal menunggu hasilnya atas pertemuan tersebut.

Sudah jelas para tokoh tersebut selama FGD dapat merumuskan dan meng –
implementasikan isi dari UU No 11 tahun 2022. Dengan harapan kedepannya tidak ada kejadian yang serupa yang menimpa para penonton di seluruh Tanah Air.

Hal itu juga merupakan salah satu laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Sementara peranan yang ada dari pemerintah adalah mengevaluasi semua Stadion yang akan dijadikan tempat pertandingan Liga 1 , 2 dan 3 apakah sudah sesuai standart nasional atau internasional.

Bila dalam evaluasi diketahui ada Stadion sepak bola yang belum memenuhi standar nasional atau internasional akan segera direnovasi dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI).

Lebih jauh Menpora mengatakan, FGD merupakan kelanjutan Rakor yang melibatkan sejumlah stakeholder, seperti Kepolisian, Kemenkes, Kemendagri, BNPB, PSSI, serta perwakilan klub sepak bola liga 1.

Dengan begitu katanya, semua rumusan yang sudah ada payung hukumnya diserahkan sepenuhnya atas hasil konsolidasi dari para tokoh suporter yang sedang melanjutkan FGD di Hotel Le Meridien, Jakarta. (Warso)