Pemerintah Targetkan Pemutakhiran Data Kemiskinan Nasional Mulai 2021

0
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan melakukan pemutakhiran data kemiskinan nasional yang ditargetkan mulai 2021. Pasalnya, persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen pada Maret 2002 atau naik 0,37 persen dibanding tahun lalu, seiring terjadinya pandemi corona virus disease (covid-19) di Tanah Air.

“Periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 adalah masa pencapaian angka kemiskinan terendah bagi Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam siaran pers, Senin (14/12/20).

Ditambahkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipastikan masih akan berlanjut hingga awal 2021.

“Karena itu, salah satu kunci penanganan kemiskinan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS yang berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menjadi sumber data dalam penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk DTKS, lanjut Muhadjir, pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran data dengan skala besar mulai 2021. Kegiatan itu melibatkan semua kementerian/lembaga yang ada di bawah Kemenko PMK.

“Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemutakhiran data. Diharapkan mereka juga ikut terlibat,” katanya.

Muhadjir menyebut salah satu provinsi dengan angka kemiskinan di bawah level nasional, yaitu Riau dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 6,8 persen atau 483.390 jiwa. Untuk perbaikan DTKS-nya dari 12 kabupaten/kota masih ada 5 kabupaten/kota dengan persentase masih 0 persen.

Meski demikian, lanjut Muhadjir, satu kabupaten/kota yang memiliki capaian perbaikan DTKS hingga 79,3 pereen di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. “Saya senang angka kemiskinan di Provinsi Riau jauh di bawah rata-rata nasional. Ini patut kita apresiasi. Dan Kabupaten Indragiri dapat menjadi contoh dalam hal pemutakhiran DTKS,” ucapnya.

Muhadjir mengungkapkan, banyaknya tantangan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Mengingat luas wilayah dan beragam kondisi sosial budaya dan karakteristik di tiap-tiap daerah baik di kota maupun di desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Karena itu, menurut Muhadjir, penting bagi daerah untuk dapat mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya. Termasuk tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi buah simalakama, khususnya bagi masyarakat yang hidup di desa ataupun pedalaman.

“Literasi digital harus diperluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan kita harapkan tak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi, baik melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” kata Menko PMK menandaskan. (Tri Wahyuni)