Pemerintah Tegaskan Lagi Larangan ASN Mudik Selama Pandemi Covid-19

0

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama pandemi virus corona (covid-19). Larangan itu untuk mengurangi penyebaran covid-19 ke seluruh Tanah Air.

Larangan itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. SE itu mengganti dan mencabut SE No 36 dan No 41 Tahun 2020.

Dalam siaran pers ditegaskan, ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Jika ada urusan yang genting, maka ASN harus mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Selain itu, ASN juga tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam SE ditegaskan, PPK di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diminta tidak memberi izin cuti bagi ASN. Namun, PPK masih dapat memberi cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting.

Cuti dengan alasan penting, dijelaskan, hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia. Pemberian cuti itu dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP No 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Surat Edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 9 April 2020 tersebut, juga berisi tentang disiplin pegawai, termasuk pemberian hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Surat Edaran Menteri PANRB No 46/2020 itu juga mengatur upaya pencegahan dampak sosial covid-19 dengan mendorong partisipasi masyarakat. SE itu berlaku sejak 9 April 2020 hingga batas waktu yang ditetapkan kemudian. (Tri Wahyuni)