Pemerintah Terapkan Aspek Keberlanjutan Pengelolaan Tuna

0
PEMBUKAAN KONFERENSI BTC - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Zulficar Mochtar membuka acara Bali Tuna Conference (BTC-3) di Bali, Jumat (1/6). (Foto: Humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/Lukman)

BALI (Suara Karya): Besarnya nilai keekonomian dari perdagangan tuna, dikhawatirkan dapat memunculkan keinginan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan yang berlebihan. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengedepankan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan tuna di Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP Zulficar Mochtar mengatakan nilai ekonomi dari perdagangan produk perikanan tuna Indonesia ini sangat besar dan menjadi peluang yang dapat terus dimanfaatkan.

Namun, aspek keberlanjutan tetap hards dikedepankan agar perikanan tuna terus menerus lestari.

“Tingginya permintaan pasar global menjadi fokus kami untuk melakukan pengelolaan tuna dari hulu ke hilir dan menjaga habitat tuna,” kata Zulficar di Bali, Jumat (1/6).

Lebih jauh dia mengungkapkan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan konsistensi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna yang diluncurkan pada saat Konferensi Bali Tuna ke-1. Selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015 tentang Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.

Diketahui, rencana Pengelolaan Tuna Nasional tersebut telah ditetapkan untuk menerapkan aturan dan standar yang diadopsi oleh tuna Organisasi Manajemen Perikanan Daerah (RFMOs) di mana Indonesia sekarang berpartisipasi dalam The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

Dikatakan Zulficar, rencana pengelolaan tuna nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan.

Selain itu, ini juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya yang merupakan cita-cita nasional pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.

Sementara itu, hasil dari Konferensi Bali Tuna ke-2 yaitu Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.

Lebih lanjut Zulficar menjelaskan, kegiatan internasional ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk bersinergi dengan industri perikanan menjaga habitat tuna. Kebijakan dan program strategis telah diluncurkan KKP untuk mencapai pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan yang akan memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian komunitas perikanan tuna.

Untuk diketahui, forum ini juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) serta International Pole and Line Foundation (IPNLF). Untuk memperkuat daya saing pasar tuna Indonesia di dunia internasional, kita mendorong industri perikanan tuna agar mendapatkan sertifikat dari Marine Stewardship Council (Dewan Pengawasan Kelautan). (Bayu Legianto)