Pemerintah Terbitkan SKB Penggunaan Atribut Keagamaan di Sekolah

0
Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara penandatanganan SKB tiga menteri secara virtual, Rabu (3/2/2021). (suarakarya.co.id/Tri Wahyuni)

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Ketentuan tersebut berlaku untuk Sekolah Negeri.

Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara penandatanganan SKB tiga menteri secara virtual, Rabu (3/2/2021) menegaskan, keputusan itu merupakan komitmen pemerintah dalam menegakkan arti ‘Bhinneka Tunggal Ika’. Sehingga terbangun karakter toleransi dan semangat kebangsaan di satuan pendidikan dan masyarakat.

Penandatanganan SKB tiga menteri itu adalah buntut dari kasus intoleransi yang terjadi di sebuah sekolah negeri di Sumatera Barat belum lama ini, dimana siswa non-muslim diwajibkan menggunakan jilbab selama di sekolah.

Nadiem menyebut 6 keputusan utama dalam SKB 3 menteri tersebut. Pertama, peraturan hanya berlaku untuk sekolah negeri yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda). Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih sendiri apakah menggunakan seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak menggunakan atribut keagamaan di sekolah ada di individu bersangkutan, bukan keputusan yang ditetapkan sekolah atau pemerintah daerah,” ujar Nadiem.

Karena itu, lanjut Mendikbud, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Konsekuensinya adalah Pemda dan kepala sekolah diminta mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut keagamaan paling lama 30 hari sejak keputusan itu ditandatangani.

“Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama itu, sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Yaitu Pemda memberi sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan gubernur memberi sanksi kepada bupati/walikota,” tuturnya.

Ditambahkan, sanksi juga diberikan dari Kemdagri kepada gubernur. Sedangkan sanksi yang diberikan Kemendikbud kepada sekolah berupa penangguhan dana BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar,” kata Mendikbud menegaskan.

Untuk Provinsi Aceh, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di provinsi tersebut dikecualikan dari ketentuan SKB 3 menteri, karena merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Aceh.*