Pemerintah Tetapkan Kenaikan Iuran JKN-KIS, Masyarakat Diminta Tak Panik

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akhirnya menetapkan kenaikan iuran program Jaminan Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Keputusan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Keppres) Nomor 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Perpres-nya sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak 24 Oktober 2019 lalu. Kami harap masyarakat tidak panik,” kata Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran pers yang diterima Suara Karya pada Rabu (30/10/2019).

Dalam Perpres No 75 Tahun 2019 itu disebutkan beberapa perubahan penyesuaian iuran yang harus diketahui masyarakat. Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada kenaikan iuran dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per 1 Agustus 2019. Namun, iuran untuk keluarga miskin itu ditanggung penuh oleh pemerintah.

Untuk peserta PBI yang didaftarkan Pemerintah Daerah dapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000 per orang per bulan selama pelayanan 1 Agustus hingga 31 Desember 2019. Setelah itu iuran PBI baru dibayar penuh Rp42 ribu per orang per bulan oleh Pemerintah Daerah per 1 Januari 2020.

Untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) batas tertinggi gaji atau upah yang terkena adalah Rp12 juta. Perhitungannya sama seperti sebelumnya, yaitu 5 persen dari total gaji atau upah. Rinciannya 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

“Pemberlakuan penyesuaian iuran untuk Peserta PPU tingkat pusat seperti pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai negeri sipil (PNS), prajurit, anggota polri dimulai 1 Oktober 2019,” tutur Iqbal.

Sedangkan peserta PPU tingkat daerah yang merupakan kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, kepala desa, perangkat desa dan pekerja swasta, keputusan itu berlaku mulai 1 Januari 2020.

“Begitupun peserta PPU kelompok pekerja swasta, penyesuaian iuran diberlakukan mulai 1 Januari 2020,” tutur Iqbal.

Ditambahkan, iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kenaikan terjadi pada semua kelas. Kelas III yang sebelumnya Rp25.500 naik jadi Rp42 ribu, kelas II yang sebelumnya Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp 160 ribu per orang per bulan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan, pemerintah tetap menjadi pembayar iuran terbesar. Karena menanggung 73,63 persen dari total besaran kenaikan iuran untuk kelompok peserta PBI APBN, PBI oleh pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI dan Polri.

“Kontribusi pemerintah yang besar dalam penyesuaian iuran ini sangat membantu peserta mandiri. Hal itu membuat peserta mandiri tak membayar iuran dari angka yang seharusnya. Kenaikan iuran ini diharapkan tak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ujarnya.

Karena, lanjut Iqbal, besaran iuran yang disesuaikan tidaklah sebesar manfaat yang diberikan lrogram JKN-KIS kepada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

Untuk buruh dan pemberi kerja, kata Iqbal, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta hingga Rp12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal itu, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak adalah mereka yang berpenghasilan 8 juta hingga 12 juta. Penyesuian iuran hanya menambah sekitar Rp27.078 per bulan. Angka itu untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak,” katanya.

Artinya, menurut Iqbal, beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan.

Sebagai informasi, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

“Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar program JKN-KIS memberi manfaat bagi orang banyak ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Iqbal berharap lewat penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan. (Tri Wahyuni)