Pemerintah Ubah Sistem Penilaian Kerja PNS jadi 360 Derajat

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mengubah model penilaian kerja pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya oleh atasan ke bawahan, kini sebaliknya bawahan pun bisa memberi penilaian ke atasan. Penilaian kerja juga dilakukan oleh rekan kerja setara.

“Di masa lalu, posisi karir seorang PNS akan aman jika mendekat ke atasan, kini cara seperti itu sudah tak bisa lagi. Model penilaian kerja 360 derajat membuat semua orang bisa memberi penilaian,” kata Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Setiawan menyatakan hal itu dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No 30/2019 dan Pengayaan Substansi Rancangan Permen PANRB tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Dijelaskan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki tiga nilai yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Untuk mengatur kinerja ASN, pemerintah belum lama ini mengeluarkan PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja PNS. Lewat regulasi itu, penilaian tak hanya dilakukan atasan ke bawahan. Tetapi, juga sebaliknya.

“Sistem ini disebut penilaian kinerja 360 derajat. Penilaian 360 derajat bukan hanya didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tetapi juga perilaku kerja,” ujarnya.

Perilaku PNS dalam bekerja juga dinilai oleh atasan, bawahan, rekan kerja, serta diri sendiri dalam metode survei tertutup. Aspek perilaku yang dilihat menurut PP No 30/2019 itu adalah orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen dan inisiatif kerja.

“Dalam sistem penilaian perilaku kerja 360 derajat, nilai SKP berbobot 60 persen dan 40 persen berasal dari nilai perilaku. Bagi instansi yang belum menerapkan sistem penilaian 360 derajat, maka SKP memiliki bobot 70 persen dan perilaku kerja 30 persen,” katanya.

Selain itu, lanjut Setiawan, ada juga Sistem Informasi Kinerja PNS yang menampung data dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut hasil kinerja. Hasil penilaian kinerja akan dilakukan distribusi penilaian yang terbagi menjadi tiga, yakni sesuai ekspektasi, diatas ekspektasi dan dibawah ekspektasi.

“Hasilnya digunakan untuk pemetaan talenta ASN ke dalam “9 box matrix” dengan sumbu kinerja dan potensial atau kompetensi. Sehingga terlihat bagaimana seorang PNS dalam bekerja dan pemanfaatan kompetensi dirinya,” tuturnya.

Ditambahkan, hasil dari “9 box matrix” akan direkam dalam Manajemen Talenta Nasional, sehingga diperoleh data ASN dengan talenta terbaik untuk mengisi beragam jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

“Penilaian kinerja akan berjalan efektif jika memenuhi lima syarat, yakni objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Karena itu, perlu diterapkan sistem manajemen kinerja berbasis IT dan dialog kinerja antara atasan dan bawahan,” katanya.

Setiawan berharap, hal itu akan mengubah pola pikir sehingga tercipta paradigma baru dalam berkinerja. Adanya PP tersebut merupakan upaya agar ASN memiliki kinerja sebagaimana diharapkan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Kementerian PANRB, Salman mengatakan, sosialisasi PP 30/2019 adalah salah satu cara mempercepat implementasi sistem merit berbasis kinerja.

“Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 juga merupakan kebijakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS,” kata Salman menandaskan. (Tri Wahyuni)