Pemilihan Dirut BJB Harus Terbebas dari Permainan Uang

0

JAKARTA (SuaraKarya): Dua bulan menjelang RUPS tahunan Bank BJB, akan diputuskan penetapan calon dirut dan direksi baru. Kendati pendaftaran calon direksi baru dibuat secara terbuka, namun ada tiga nama yang disinyalir menjadi calon kuat.

Mereka adalah, Plt Dirut Agus Mulyana, Zaenal Arifin tercatat sebagai direktur kepatuhan (2014), dan Dirut Bank Banten Fahmi Bagus. Namun, proses pergantian kursi Direktur Utama Bank BJB diduga bermasalah. Isunya ada permainan kepentingan proyek yang menggeregoti management Bank BJB.

Permainan tersebut diduga dilakukan untuk memuluskan salah satu langkah memperebutkan posisi sebagai Dirut Bank BJB. Salah satu cara yang digunakan melalui aliran dana fee dari para broker asuransi yang selama ini memang menjadi salah satu komoditas seksi yang banyak diincar para pengusaha.

Aliran dana fee broker tersebut diduga digunakan oleh salah satu calon dirut tersebut dan kemudian diberikan kepada yang mengaku-ngaku sebagai orang dekat Gubernur Ridwan Kamil. Lalu terjadinya mutasi setelah 3 hari RUPS pada bulan Desember yang lalu untuk memuluskan fee dari Broker dan dari divisi umum.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary Perseroan As’adi Budiman mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan permainan yang dimaksudkan.

“Saya kurang paham kalau itu,” singkat dia, di Jakarta, Senin (10/2/2019).

Dia melanjutkan bahwa dirinya juga tidak mengetahui perkembangan soal penetapan Dirut baru Bank BJB lantaran itu menjadi kendali komisaris dan pemegang saham. “Itu ranahnya komisaris dan pemegang saham,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Hendrawan Supratikno saat memberikan pandanganya jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penentuan Direktur Utama serta Direksi BJB.

“Integritas, kompetensi dan rekam jejak reputasi, menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan direksi. Terlebih lagi untuk sebuah bank yang sedang berusaha masuk kategori papan atas,” ujar Hendrawan di Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan tidak ada upaya manipulatif atau permainan uang yang tidak sesuai dengan tata kelola berlaku dalam pemilihan agar figur terpilih benar-benar sesuai dengan kriteria untuk memajukan Bank BJB.

“Nanti kami tanyakan kepada OJK. Yang jelas, perilaku dan kesalahan manajemen seperti itu tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas,” papar Hendrawan.

Pernyataan senada disampaikan pengamat Hukum Korporasi Indonesia, Dewi Djalal. Dia berharap pemilihan Dirut BJB bersifat profesional.

Pasalnya, Dewi menilai, secara normatif apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil saat memberhentikan Dirut BJB beberapa waktu lalu sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana dasar poses pemberhentian seorang Direksi PT diatur jelas di dalam aturan tersebut.

“Berdasarkan UUPT wajib dilakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan (direksi yang mau dihentikan-red) minimal 14 hari sebelum RUPS bukan dilakukan saat RUPS tetapi yang terjadi justru berbeda,” kata Dewi kepada wartawan.

Dewi pun mengaku heran mengapa Dirut BJB diberhentikan belum lama ini, mengingat perusahaan perbankan tersebut sudah menghasilkan profit cukup besar.

“Melihat prospek dari luar perusahaan tersebut memiliki progres yang cukup pesat dibanding sebelumnya,” tukasnya.

Dirinya menambahkan dalam perusahaan milik pemerintah pusat atau daerah biasanya pemegang saham tidak dapat provide kepastian nama calon direksi atau komisaris, hingga last minute masih bisa berubah. (Gan)