Pemilu yang Ditopang oleh Leberte, Egalite dan Fraternite

0
Ketua PPK Kosgoro 1957 Isdiyono. (suarakarya.co.id/Bayu Legianto)

Oleh:  Isdiono

Ketiga slogan itu liberte, egalite dan fraternite (Kebebasan, Kesamaan dan  Persaudaraan) telah berusia ribuan tahun (saat berlangsung Revolusi Perancis), tetapi masih cocok juga hingga pada masa kini dan bahkan pada masa ribuan tahun yang akan datang,

Tulisan motto itu berada sudah terpampang cukup lama di tembok pagar bangunan permanen di Jalan Mohammad Husni Thamrin wilayah Jakarta Pusat DKI Jakarta yang berkaitan erat dengan hak pribadi masing-masing individu manusia di mata hukum.

Maknanya  setiap perorangan mempunyai hak yang sama dan tidak dapat dibedakan (tidak deskriminasi) dan dijamin oleh undang-undang. Namun demikian pada realisasinya hak itu tidak dapat dinikmati seluruhnya secara bebas, karena dibatasi oleh hak orang lain (begitulah ketentuan yang digariskan oleh konstitusi).

Berhubungan dengan pemilihan umum yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019, hak individu insan manusia bangsa kita itu akan dibuktikan. Tidak seorangpun yang bisa menghalangi penggunaan hak warga negara yang telah memiliki ketentuan atau hukum.

Setiap individu itu berhak dan dijamin mendapat kebebasan, salah satunya hak untuk memilih dalam suasana kekeluargaan dalam artian Keluarga Besar Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Seperti yang telah direncanakan oleh instansi yang diberi wewenang, bahwa Pemilu tahun 2019 dilakukan serentak pada tanggal yang sama untuk periode 2019 – 2024  yaitu memilih Paslon Presiden, anggota DPR-RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)   untuk tingkat nasional. Sedangkan khusus bagi anggota DPRD untuk tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pemilihan umum yang akan berlangsung tahun ini merupakan sistem yang berbeda dengan pola Pemilu yang lama, dan baru yang baru untuk pertama kalinya  diselengarakan. Pesta demokrasi tahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik dan 4 partai lokal di Aceh.

Dengan demikian, setiap pemilih bila memasuki bilik, pemilih akan memperoleh lembaran Paslon Presiden, lembaran Caleg DPR RI, lembaran Calon anggota DPD, lembaran Caleg DPRD Provinsi dan lembaran Caleg DPRD Kabupaten dan Kota berjumlah 5 lembar.

Sedangkan jumlah lembaran itu 4 diperuntukkan khusus bagi penduduk DKI Jakarta (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007), karena wilayah kabupaten dan kota berstatus adminstrasif bukan daerah otonom, yang DPRD-nya  berada hanya di tingkat provinsi. Dengan demikian hak liberte dan egalitere itu akan digunakan oleh seluruhnya yang  sudah memenuhi persyaratan yang telah dibakukan.

Semua fihak pasti menghendaki agar proses Pemilu yang akan datang itu dapat berjalan dengan damai, lancar dan sukses seperti halnya pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Sangat diharapkan, dan harus tidak timbul gejolak sedikitpun, karena sesuai dengan namanya “Pesta Demokrasi”.

Setiap pesta wajib dan  selalu berada dalam kondisi yang menggembirakan semua fihak. Iklim yang kondusif harus diciptakan, tanpa berlangsung  intimidasi dari fihak manapun dan kepada siapapun. Selain itu pemilhan umum hanya berlangsung sekali dalam lima tahun dan juga hasilnya  digunakan pula dalam lima tahun.

Sehingga produk Pemilu itu, harus berjalan dengan baik dan berkualitas. Untuk itu para peserta Pemilu wajib mengendalikan diri dan mampu tampil sebagai poltikus yang handal, bermutu dan bertabat. Demikian juga para pemilih di seluruh Indonesia termasuk  yang berada di luar negeri.

Suasana fraternite (kekeluargaan) harus tetap dipelihara dan senantiasa dijaga semaksimal mungkin. Semua fihak yang terkait wajib  berkonstribusi yang postitif sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing dan dengan sungguh-sungguh serta dibarengi dengan sikap tanggung jawab.

Bilamana terjadi gejolak yang negatif pada proses Pemilu kita itu, umpamanya terjadi kisruh, kecurangan, melanggar hukum, memaksakan kehendak dan lain-lainnya pasti dapat menimbulkan dampak  yang buruk. Kita sebagai bangsa yang besar ini akan dinilai belum mampu berdemokrasi secara egaliter yang berdasarkan konstitusi. Belum pula bila dihitung dengan penggunaan dana yang besar sekali yang berjumlah Rp. 24,8 triliun. Pasti akan sia-sia.

Demikian juga bila ditilik dari hasilnyapun akan tidak bermanfaat  juga akibat proses Pemilu itu. Pada sisi lain, pasti akan dipertanyakan pula. Bisa jadi tidak akan memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Lalu apalah arti dan manfaatnya bagi kita melaksanakan Pemilu, jika berakhir demikian?

Penulis adalah Ketua Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957.