Pemkot Tangerang Dukung Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

0

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Kota Tangerang akan mendukung penuh Program Sekolah Penggerak (PSP). Bahkan program tersebut akan dijadikan sebagai momentum kebangkitan sekolah di Kota Tangerang.

“Lewat PSP, kami berharap tercipta sumber daya manusia unggul di Kota Tangerang. Dan PSP ini adalah momentumnya,” kata Wakil Walikota Tangerang, Syahruddin di kantornya, Jumat (3/9/21).

Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI dan Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Suhartono Arham.

Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menjelaskan kunjungan tersebut untuk mendengar aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan terkait PSP. Selain juga ingin mendapat data empiris dari sekolah dan guru penggerak di kota Tangerang.

Pernyataan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin. Katanya, perlu dicari titik lemah dari kebijakan PSP, agar mata rantai program semakin kuat. Yang lemah harus diberdayakan.

Ledia Hanifa, anggota Komisi X DPR RI memberi apresiasi atas usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang. Untuk mempermudah pekerjaan di bidang pendidikan, pemerintah juga perlu mulai memikirkan insentif khusus untuk operator sekolah, baik negeri maupun swasta.

Seperti dikemukakan Direktur SMA Kemdikbudristek Suhartono Arham, daerah tidak dilepas sendirian dalam penerapan PSP. Agar berkesinambungan, daerah mendapat pendampingan konsultatif dan asimetris. “PSP ini butuh energi yang besar, karena itu pendampingan dilakukan secara intensif,” tuturnya.

Disebutkan, jumlah sekolah penggerak di Provinsi Banten sebanyak 75 sekolah, dengan rincian 26 sekolah jenjang SD, 23 SMP, 16 SMA dan 10 PAUD. “Dari 75 sekolah penggerak inilah secara bertahap akan menggerakkan pendidikan di Provinsi Banten,” ujarnya.

Untuk pendampingan, lanjut Suhartono, Kemdikbudristek menggandeng unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di setiap wilayah, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikn dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).

“Guru, kepala sekolah atau satuan pendidikan yang masuk dalam daftar penggerak, harus benar-benar memahami program ini. Jika bingung dapat berkonsultasi dengan pendamping,” ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin. Ia menjelaskan profil Kota Tangerang yang memiliki jumlah penduduk mendekati 2,3 juta orang. Kota tersebut memiliki 32 sekolah penggerak, yang terdiri dari 6 TK, 13 SD dan 13 SMP.

Adapun jumlah guru di Kota Tangerang adalah 3.575 guru TK, 8.067 guru SD, dan 3.330 guru SMP. Dari ribuan guru itu, jumlah guru penggerak ada 12 guru jenjang TK, 52 guru SD dan 130 guru SMP.

Untuk mendukung peningkatan kualitas guru, pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran untuk insentif dan honorarium. Setiap guru penggerak akan mendapat insentif Rp650 ribu, baik guru PAUD di sekolah negeri atau swasta.

Selain insentif, pemda juga mengalokasikan dana untuk honorarium guru honor di sekolah negeri sebesar Rp3,2 juta perbulan. Total target sebanyak 5 ribu guru. “Honor Rp3,2 juta itu ditambah BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan baik di jenjang SD maupun SMP negeri,” ungkapnya.

Pemda Kota Tangerang juga mengalokasikan anggaran untuk peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri akibat zonasi sebesar Rp1 juta per siswa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai uang pangkal masuk ke sekolah swasta.

Terkait pelaksanaan sekolah penggerak, Jamaludin menambahkan, pihanya telah melakukan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan. Dinas pendidikan memotivasi dan mengimbau seluruh sekolah dasar dan menengah untuk daftar PSP.

Setelah mendaftar, sekolah dipantau dan didampingi hingga keluar hasil seleksi. Pendampingan dan penguatan sumber daya manusia terus dilakukan melalui komite pembelajaran hingga ‘in house training’.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten, Iwan Kurniawan,m mengatakan, PSP bukanlah hal baru di dunia pendidikan. Program itu, merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya, seperti sekolah binaan, sekolah model dan sebagainya.

“Program sekolah penggerak memiliki keunggulan, seperti keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orangtua hingga komite sekolah,” katanya.

Hal itu, menurut Iwan sangat menguntungkan. Karena sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu, butuh intervensi untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

“Hambatan yang dihadapi satuan pendidikan, antara lain, pemahaman guru terkait pembelajaran paradigma baru, intervensi melalui digitalisasi sekolah. Karena ini hal baru maka butuh proses panjang. Namun, sekolah tak usah khawatir karena ada pendampingan,” ujarnya. (Tri Wahyuni)