Pemprov DKI Sambut Baik Dukungan Buruh

0
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut baik dukungan organisasi pekerja, terkait rencana upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait penurunan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI.

“Silahkan pekerja menyampaikan aspirasinya, karena pemprov juga menjunjung tinggi demokrasi dan tidak pernah melarang warga DKI untuk menyampaikan aspirasinya asalkan itu disampaikan secara tertib dan subtansinya jelas,” kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Dikatakan Ariza, terkait rencana banding terhadap putusan PTUN DKI, melalui Dinas Tenaga Kerja, pemprov sedang melakukan pembahasan dan pertimbangan atas rencana upaya banding tersebut.

“Deadlinenya masih 29 Juli 2022. Jadi harap bersabar ya, karena sudah ada sembilan organisasi serikat pekerja yang sudah menyampaikan permasalah itu ke kami, dan itu menjadi perhatian pemprov untuk ditindak lanjuti,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Dalam orasinya, mereka mendukung Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKl Jakarta Winarso mengatakan, dalam aksi damai ini pihaknya mengusung dua tuntutan yaitu, meminta Gubernur Anies untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454. Sedangkan tuntutan kedua, mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854.

“Selama belum ada putusan di tingkat banding, maka masih berlaku upah yang lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata Winarso.

Dikatakan Winarso, KSPI bersama Partai Buruh dengan tegas menolak hasil putusan tersebut. “Pertama, hasil putusan PTUN itu dikeluarkan setelah revisi Kepgub 1517 tahun 2021 dijalankan selama tujuh bulan. Menurutnya, tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan. Kami mengkhawatirkan akan adanya konflik horizontal yang timbul antara buruh dengan perusahaan,” ujarnya.

Selain itu lanjut Winarso, KSPI DKI juga menganggap bahwa PTUN sudah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Seharusnya, dalam kasus ini hanya PTUN hanya menguji dan menyidangkan gugatan terkait dengan persoalan administrasi, dan bukan memutuskan untuk menurunkan angka UMP.

“Tapi tiba-tiba PTUN menyatakan menerima gugatan Apindo, kemudian memutuskan kenaikan UMP DKI menjadi Rp 4,57 juta per bulan. In kan berbahaya siapa yang memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memutuskan?,” ujarnya.

Alasan ketiga, Winarso menerangkan bahwa seharusnya keputusan PTUN itu dikeluarkan pada awal 2022 atau sebelum pelaksaan awal UMP DKI Jakarta. Dan terakhir ialah, keputusan PTUN itu akan berpengaruh pada wibawa Anies selaku yang mengeluarkan kebijakan.

“Wibawa pemerintah enggak boleh jatuh. Kalau Anies sebagai Gubernur DKI tidak melakukan

banding, berarti Anis tidak konsisten terhadap keputusannya. Dia harus melakukan banding untuk mempertahankan keputusannya,” kata Winarso. (Bayu)