Penanganan Covid-19, Agung Minta Kader Kosgoro 1957 Dukung Kebijakan Pemerintah

0
(suarakarya.co.id/Bayu Legianto)

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957 HR Agung Langksono, meminta seluruh kadernya mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat bersama dengan Plt Ketua Umum Kosgoro 1957 Syamsul Bachri dan Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 seluruh Indonesia melalui virtual meeting, Jumat (17/4/2020).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini juga mengatakan, hasil dan kesimpulan rapat terdapat 14 poin yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus dan nggota Kosgoro 1957, baik di tingkat pusat mapun daerah.

Hasil putusan rapat: 1. PDK Kosgoro 1957 Provinsi mendukung Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 untuk mengambil langkah-langkah sebagai bagian dari semangat Tri Darma Kosgoro untuk menanggulangi penyebaran covid19.

2. Mendukung pelembagaan Struktur Satgas Covid-19 Kosgoro sampai daerah untuk menjadi Desk Covid-19.
3. PPK Kosgoro 1957 agar memberikan stimulan Alat Perlindungan Diri (APK) kepada seluruh PDK meskipun dalam jumlah yang terbatas.

4. Kosgoro 1957 memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah yang menunjukkan komitmennya dalam penanganan covid-19.
5. Kosgoro 1957 mendukung langkah dan keputusan politik Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.

6. Kosgoro 1957 mengapresiasi atas langkah Presiden Jokowi untuk tetap memberikan Tunjangan Hari Raya bagi seluruh pejabat eselon 3 kebawah,anggota TNI/ POLRI serta para medis baik dokter maupun perawat, sementara THR yang biasanya diterima oleh pejabat negara sebaiknya dialihkan peruntukannya untuk memperbesar bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

7. Kosgoro 1957 memberikan dukungan atas langkah dan kebijakan Menteri Koordinator Perekonomian yang telah meluncurkan paket Kartu Pra Kerja sebagai upaya meringankan beban masyarakat terdampak covid-19.

8. PDK Kosgoro 1957 Prov diminta untuk melakukan penggalangan bantuan dari kader serta anggota Kosgoro untuk meringankan beban masyarakat terutama anggota Kosgoro yg terkena dampak Covid-19.

9. PDK Kosgoro 1957 diminta untuk mensosialisasikn seluruh kebijakan pemerintah yang terkait Covid-19 antara lain physical distancing,stay at home, bekerja dari rumah, menghindari kerumunan massa dan protokol kesehatan lainnya.

10. PPK Kosgoro 1957 melalui Satgas Covid-19 di tingkat pusat diminta untuk melakukan koordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 tingkat pusat untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada daerah melalui PDK Kosgoro 1957 Provinsi.

11. Tradisi mudik idul fitri dinilai akan menjadi media penyebaran Covid- 19. Oleh karena itu Kosgoro 1957 meminta DPP Golkar sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowu untuk secara tegas melarang tradisi mudik lebaran atau idul fitri tahun ini.

12.Mencermati keterbatasan Rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 maka Kosgoro meminta agar pemerintah dapat menambah RS rujukan di daerah dan menyiapkan APK yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasien dan tenaga medis.

13. Perkembangan Covid-19 yang makin massif dan informasi yang selain terbatas juga misinformasi maka Kosgoro 1957 meminta pemerintah untuk menetapkn pusat informasi satu pintu yg akuntabel dan dapat dipercaya publik.

14. PDK Kosgoro 1957 diminta untuk tetap melanjutkan seluruh aktivitas anti Covid19 di daerah yg selama ini telah dijalankn atas inisiatif, kreatifitas dan partisipasi kader-kader serta mendorong kerjasama dengan Satgas Covid19 yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah. (Bayu)