Penanganan Dampak Pandemi bagi Masyarakat Adat Berbasis Karakteristik!

0

JAKARTA (Suara Karya): Pandemi covid-19 juga berdampak terhadap masyarakat adat, terutama bagi mereka yang memiliki kerentanan ekonomi sebelum pandemi. Untuk itu, penanganannya perlu memperhatikan kekhususan agar lebih berkeadilan.

“Masyarakat adat yang masih tertutup dan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, sebaiknya tidak diganggu oleh kedatangan orang luar. Hal itu akan merusak pertahanan alamiah mereka,” kata Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Hilmar Farid secara daring, Selasa (15/2/22).

Dalam diskusi media bertajuk ‘Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat Terhadap Pandemi Covid-19, Hilmar menyebut, pentingnya dilakukan pemetaan agar penanganan mereka menjadi lebih sistematis. Dan secara berkala dapat memotret situasi masyarakat adat di Indonesia selama pandemi covid-19.

Menurut Hilmar, situasi saat ini memberi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya pendataan yang akurat. Sehingga bisa diambil langkah-langkah yang tepat, sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (KMA), Ditjen Kebudayaan, Kemdikbudristek, Sjamsul Hadi mengemukakan, pihaknya telah melakukan upaya mitigasi atau pengurangan dampak pandemi covid-19 terhadap masyarakat adat.

“Lewat mitigasi itu, kami dapat gambaran sekaligus pemetaan yang komprehensif bagaimana pandemi covid-19 berdampak secara ekonomi kepada masyarakat adat,” ujarnya.

Laporan tersebut, lanjut Sjamsul Hadi, digali dari para pendamping dan anggota masyarakat adat di lapangan selama pandemi. Apalagi masyarakat adat di Indonesia, yang memiliki karaktersitik berbeda-beda. Sehingga penanganan dampaknya tidak bisa disamaratakan.

“Masyarakat adat sering memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas kesehatan modern, seperti rumah sakit, klinik dan puskesmas. Masyarakat adat juga harus menghadapi tekanan ekologis, konflik lahan, hingga kehilangan sumber daya utamanya,” tutur Sjamsul Hadi.

Ditambahkan, minimnya ketersediaan dan akses terhadap fasilitas dasar kesehatan, penyebarluasan disinformasi terkait pandemi, hingga distribusi vaksin yang tidak merata semakin menambah kerentanan masyarakat adat.

“Diluar persoalan ketimpangan struktural itu, secara alamiah masyarakat adat telah memiliki sistem pertahanan tersendiri yang diwariskan melalui pengetahuan dan praktik-praktik lokal. Hal itu secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi covid-19,” ujarnya.

Disebutkan, laporan mencatat beberapa praktik isolasi, menjaga jarak dan karantina wilayah yang bersumber dari pengetahuan lokal masyarakat adat. Dengan demikian, kasus terkonfirmasi covid-19 di masyarakat adat terbilang sangat kecil.

“Sekalipun covid-19 merupakan penyakit baru, namun sebagian masyarakat adat telah memiliki pengetahuan tentang penyakit menular yang pernah dialami sebelumnya. Sehingga mereka bersikap lebih hati-hati,” ujarnya.

Dicontohkan, masyarakat adat Punan Tubu di Kalimantan. Mereka mengenal wabah sebagai kelapit, yang dicirikan dengan orang sehat yang hari ini sakit dan besok bisa mati.

Untuk menghindari penularan, warga diajarkan segera menjauh ke dalam hutan dan tinggal terpisah dalam kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri dari keluarga inti.

Sedangkan mereka yang sakit akan ditinggalkan di satu tempat khusus yang telah ditandai. Hal yang sama juga dilakukan masyarakat adat Topo Uma di Sulawesi Tengah.

“Mereka telah memiliki pengetahuan lokal tentang penyakit menular yang terintegrasi dalam pola ruang dan perkampungan. Jarak antar desa di wilayah adat ini relatif jauh,” tutur Sjamsul Hadi.

Selain itu tiap keluarga memiliki polompua, semacam rumah kebun yang bisa jadi tempat mengasingkan diri sembari menjalankan kegiatan berkebun.

Tradisi masuk dan menjauh ke dalam hutan juga dipraktikkan oleh Orang Rimba di Bukit Dua belas, Jambi. Orang Rimba menyebut tradisi ini sebagai besesandingon dimana mereka akan masuk ke hutan dan menetap dalam waktu tertentu di sana.

Selama masa besesandingon ini, Orang Rimba juga melarang orang asing atau luar masuk. Ini semacam cara Orang Rimba untuk mencegah penularan penyakit.

Sayangnya, tradisi masuk ke hutan yang dijalankan oleh masyarakat adat Punan Tubu (Kalimantan), Topo Uma (Sulawesi Tengah), dan Orang Rimba (Jambi) ini semakin hari semakin sulit untuk dijalankan. Karena mereka kehilangan banyak wilayah hutan adat yang semula menjadi tujuan dan tumpuan untuk berburu dan hidup berpindah-pindah.

Bagi masyarakat adat yang tinggal menetap dan wilayah ulayat, seperti Baduy di Banten, respon mereka terhadap pandemi dilakukan dengan cara menutup atau memperketat pintu masuk ke wilayah mereka.

Sejak pandemi, Orang Baduy Dalam sangat membatasi kedatangan orang luar, sehingga mereka mampu menjaga kampung mereka bebas dari kasus covid-19.

Karantina wilayah serupa juga dilakukan masyarakat adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Mereka menutup desa dari kunjungan orang luar dan meminta agar raja menutup sementara rumah raja dari kunjungan tamu, serta menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker untuk warga suku Boti.

Menurut Sjamsul hadi, keberhasilan karantina wilayah adat seperti di Baduy dan Boti ini adalah karena mereka memiliki kepemimpinan, modal sosial dan ketahanan pangan yang kuat serta mampu menopang kebutuhan mereka selama pandemi.

Namun demikian, tidak semua masyarakat adat memiliki pengetahuan atau pengalaman menghadapi wabah seperti Punan Tubu, Topo Uma, dan Orang Rimba. Kapasitas dan sistem pertahanan sosial dan pangan masyarakat adat juga tidak semuanya cukup untuk bertahan menghadapi pandemi. (Tri Wahyuni)