Penduduk Buta Aksara di Indonesia Kini Tersisa 3,29 Juta

0

JAKARTA (Suara Karya): Jumlah penduduk buta aksara di Indonesia terus berkurang setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukkan ada 3,29 juta penduduk buta aksara atau 1,93 persen dari total populasi. Jumlah itu berkurang dibanding 2017 yang mencapai 3,4 juta orang.

“Berbagai cara kami lakukan untuk menurunkan angka buta aksara, antara lain memperkuat program pendidikan keaksaraan dengan budaya, keterampilan dan bahasa,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Jumpa pers itu digelar terkait rencara peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-54 pada 7 September mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan.

Harris menjelaskan, penuntasan buta aksara menjadi salah satu fokus program pemerintah. Pada awal kemerdekaan, jumlah penduduk buta aksara mencapai 97 persen. Namun pada 2015, jumlah itu berkurang secara signifikan menjadi 3,4 persen atau sebanyak 5,6 juta orang.

“Program keaksaraan dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan untuk mereka yang sudah menyelesaikan program keaksaraan dasar,” ujarnya.

Sejumlah program keaksaraan digulirkan Kemdikbud dengan memperhatikan kondisi daerah, seperti program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus, program keaksaraan usaha mandiri dan program multikeaksaraan.

“Upaya pemberantasan buta aksara kini dilakukan dengan sistem blok atau klaster. Sistem itu memusatkan program di daerah yang padat buta aksara seperti Papua (22.88 persen), Sulawesi Selatan (4,63 persen), Sulawesi Barat (4,64 persen), Nusa Tenggara Barat (7,51 persen), Nusa Tenggara Timur (5,24 persen), dan Kalimantan Barat (4,21 persen).

“Kami juga buat program lanjutan, antara lain pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan kemultikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus pada keterampilan usaha mandiri,” katanya.

Kemultikeaksaraan, lanjut Harris, berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus pada 5 tema pemberdayaan masyarakat, yakni profesi/pekerjaan, pengembangan seni budaya, sosial politik dan kebangsaan, kesehatan dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam program pemberantasan buta aksara berupa penghargaan dari Unesco pada 2012, yakni King Sejong Literacy Prize. Sejak akhir 2018, Indonesia juga terpilih sebagai Komite Pengarah Aliansi Global Literasi (Global Alliance for Literacy) Unesco atas keberhasilannya dalam program pemberantasan buta aksara.

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Direktur Bindiktara) Kemdikbud, Abdul Kahar menjelaskan, peringatan HAI ke-54 digelar di Makassar karena provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam daftar merah wilayah dengan jumlah penduduk buta aksara diatas 4 persen.

“Lewat peringatan HAI, kami mengajak para pemangku kepentingan di Sulsel untuk serius dalam menggarap program penuntasan buta aksara. Pada 2020, angka buta aksaranya bisa ditekan hingga dibawah 4 persen,” ujarnya. (Tri Wahyuni)