Penerapan Kurikulum Prototipe Dapat Dukungan di Sumatera Utara

0

JAKARTA (Suara Karya): Opsi penggunaan Kurikulum Prototipe yang berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar terus meraih dukungan. Kali in dari para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kurikulum Prototipe diyakini mampu membantu sekolah mengatasi dampak kehilangan pembelajaran (learning loss) akibat tidak optimalnya pembelajaran selama dua tahun terakhir.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sofyan Tan menyambut baik opsi Kurikulum Prototipe yang dinilai dapat mengurangi beban siswa dan guru, karena materi yang disajikan lebih sederhana dan fleksibel.

“Kurikulum Prototipe menyasar pada materi esensial, sehingga guru punya cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi,” ujarnya.

Sofyan Tan juga menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi untuk dapat bertahan di tengah perkembangan zaman. Termasuk, opsi model kurikulum yang berlaku di Indonesia. Kurikulum harus mampu membentuk talenta dan karakter anak secara keseluruhan (holistik).

“Bukan menghapus kurikulum sebelumnya, tapi ini lebih efisien. Saya menyetujui kurikulum ini untuk diterapkan di Indonesia,” kata Sofyan dalam kegiatan Sosialisasi Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Jumat (14/1/22).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi atas Kurikulum Darurat yang dilaksanakan beberapa sekolah di masa pandemi. Hasilnya, penerapan Kurikulum Darurat mampu mengurangi dampak learning loss akibat pandemi secara signifikan.

Studi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menunjukkan, siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik dibanding pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya.

Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss numerasi dan literasi, penggunaan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen (literasi) dan 86 persen (numerasi).

Hasil riset menunjukkan, satuan pendidikan yang melakukan penyesuaian terhadap kurikulumnya di masa pandemi cenderung dapat meminimalisir dampak kehilangan pembelajaran.

Kurikulum Darurat dinilai efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk melakukan fleksibilitas dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan muatan lokal.

“Kurikulum perlu mengakomodasi partisipasi masyarakat dan stakeholder agar apa yang diajarkan relevan,” ucap Sofyan.

Kepala BSKAP, Kemdikbudristek, Anindito Aditomo meyakini, komponen penting dalam proses pendidikan adalah ketika materi/konteks pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi kerangka pemikiran dalam melakukan penyesuaian kurikulum.

“Saat ini, antara apa yang dipelajari konteks dengan penerapannya sangat berbeda. Kenapa kita sesuaikan kurikulum adalah untuk mengatasi ‘learning crisis’,” ucapnya.

Merujuk data PISA, Anindito menyampaikan, hanya sedikit peserta didik di Indonesia yang menguasai keterampilan dasar pada literasi dan numerasi hingga tingkat SMP dan sederajat. Kesenjangan di bidang pendidikan dan ekonomi kan menjadi ‘bom waktu’ bagi generasi, yang akan merambah ke sektor lain yakni sosial dan politik.

Kurikulum yang relevan, menurutnya, merupakan instrumen yang sangat berpengaruh untuk mencegah kesenjangan terutama bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun geografis.

“Tak cukup hanya penyesuaian kurikulum, tapi juga kita rancang program Merdeka Belajar sebagai prioritas dalam menangani krisis belajar,” ujarnya seraya mengajak seluruh ekosistem pendidikan mendukung perbaikan kurikulum secara sistemik.

Nino yakin, kurikulum berkontribusi dalam mengoptimalisasikan pola ajar para pendidik. Terbukti lewat penerapan Kurikulum Darurat, ada dampak positif yang signifikan dalam capaian belajar siswa.

“Kita terapkan Kurikulum Prototipe ini terbatas pada Sekolah Penggerak agar bisa mendapat umpan balik dulu. Tidak ada seleksi bagi sekolah lain yang ingin menjalankan Kurikulum Prototipe, kita dukung. Yang ada hanya pendaftaran dan pendataan,” ucap Kepala BSKAP.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BSKAP, Suhadi menyebut, pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan agar acuan pembelajaran dapat selaras dengan karakter peserta didik dan sesuai perkembangan zaman.

“Kegiatan sosialisasi adalah upaya kami agar kebijakan kurikulum bisa dipahami dengan baik oleh ekosistem pendidikan di Indonesia. Selain untuk menerima umpan balik agar Kurikulum Prototipe bisa diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.

Guna mendukung implementasi Kurikulum Prototipe, Kepala LPMP Sumut, Afrizal mengimbau para pemangku kebijakan di wilayahnya untuk memahami kurikulum ini secara komprehensif.

Afrizal menyampaikan beberapa tahapan implementasi Kurikulum Prototipe berdasarkan kesiapan dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Tahap pertama adalah kompleksitas sederhana dengan mengikuti contoh yang telah disediakan/dilatihkan. Tahap kedua, kompleksitas dasar dengan melakukan modifikasi mengacu pada contoh yang disediakan/dilatihkan.

Tahap ketiga adalah kompleksitas sedang dengan melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga seolah dan masyarakat secara terbatas. Tahap keempat, kompleksitas tinggi yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas.

“Semua fasilitas sudah disiapkan. Tidak mesti di satu sekolah semua kelas, namun kelas tertentu bisa dipilih sebagai sampel. Dinas Pendidikan Daerah harus pahami dulu, pelajari, lalu putuskan dan siapkan,” ujar Afrizal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Syaifuddin juga menyinggung pentingnya kompetensi teknis (hard skills) dan nonteknis (soft skills) untuk dikuasai peserta didik.

Ia mengingatkan agar titik tumpu penyesuaian kurikulum tidak melupakan kedua kompetensi tersebut agar berjalan seimbang. Peserta didik juga harus memahami budaya dan lingkungan, agar saat terjun ke masyarakat dapat menghasilkan karya yang bermanfaat dalam membangun peradaban dan menjaga keberlangsungan hidup alam sekitar.

Syaifuddin menyatakan dukungannya untuk kurikulum yang menjadikan Indonesia lebih baik. Ia berharap penyesuaian kurikulum dapat memperkuat pembangunan iklim pendidikan ke arah yang lebih baik.

“Bukan hanya menamatkan siswa saja tapi juga mengantarkan mereka menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya,” katanya. (Tri Wahyuni)