JAKARTA (Suara Karya): Forum Tahunan Regional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengasuhan di Bali, pada 10-11 Oktober 2023 menghasilkan deklarasi yang diharapkan menjadi momentum yang mendorong perkembangan optimal anak usia dini di ASEAN.
Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof Warsito di Bali, Selasa (10/10/23).
Forum regional yang memasuki tahun ketiga digelar secara rutin oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP).
Pertemuan tersebut menjadi platform penting untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan PAUD Berkualitas.
Pada 2022 di forum yang sama telah dibahas tentang universal child care, yang menghasilkan ringkasan kebijakan. Ringkasan itu diserahkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada 11 Mei 2023. Data bisa diakses melalui http://web.seameo-ceccep.org/portfolio/view/39.
Forum regional tahun ini membahas ‘Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif’ di negara-negara Asia Tenggara dari berbagai perspektif, sekaligus menjadi media diseminasi Deklarasi Pemimpin ASEAN.
Forum juga menjadi sarana berkumpulnya berbagai pihak yang memiliki perhatian besar pada anak usia dini, seperti Anggota Dewan Pengurus SEAMEO CECCEP, pemerintah pusat dan daerah, praktisi, mitra pembangunan di tingkat nasional maupun regional, dan akademisi.
Diskusi yang terjadi diharapkan akan mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD HI di Asia Tenggara, dengan menggunakan kerangka kerja dari tema-tema deklarasi yang telah diadopsi dalam KTT ASEAN di Jakarta, pada 5-7 September 2023 lalu.
Adopsi deklarasi berasal dari hasil Dialog Kebijakan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini Menteri Pendidikan Negara-negara Asia Tenggara (SEAPD 2023: Southeast Asia Policy Dialogue) yang dilaksanakan pada 26 Juli 2023.
Ada 7 tema disepakati untuk menjadi fokus dalam pengembangan anak usia dini dari semua negara ASEAN. Tujuh tema itu tentang Kualitas, Akses, Tenaga Kerja Pengembangan Anak Usia Dini, Tata Kelola dan Kemitraan, Orang tua dan Pengasuh, Teknologi Digital, dan Pembiayaan.
Deklarasi juga menyerukan kolaborasi untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat sipil, lembaga internasional, lembaga akademik, lembaga filantropi, dan sektor swasta.
Kemitraan harus diperkuat untuk mendukung terbentuknya ekosistem yang mendukung anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya.
Karena tumbuh kembang yang optimal akan menjadi fondasi untuk pengembangan individu di masa depan yang tangguh, dan mendorong kesetaraan sosial yang lebih besar.
Layanan pengembangan anak usia dini harus dipastikan sebagai layanan yang inklusif, berkualitas, menyeluruh/holistik dan terintegrasi dalam beragam program untuk pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, termasuk fasilitas dan infrastruktur yang ramah dan sesuai kebutuhan anak.
Isu PAUD HI telah diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara, dengan dimensi yang sebagian besar identik dan selaras dengan panduan global perawatan dan pengasuhan anak usia dini, yang diluncurkan bersama oleh WHO, UNICEF, The World Bank pada 2018.
Namun, ada variasi dalam terminologi yang digunakan di setiap negara, yang dalam pelaksanaan PAUD HI tidak luput dari berbagai tantangan selain juga menghasilkan sejumlah praktik baik.
Prof Warsito menambahkan, di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 telah diluncurkan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
Ada tiga komponen di dalamnya, yaitu: Aspek Kesehatan dan Gizi, Aspek Pendidikan, dan Aspek Pengasuhan; serta Aspek Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan.
“Indonesia juga memiliki Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024 bersama 11 Kementerian/Lembaga,” tutur Prof Warsito.
Rencana aksi itu memuat indikator program serta capaian output dan outcome target pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.
Forum tahun ini dihadiri sekitar 120 peserta dari seluruh dunia, baik secara daring maupun luring. Hasilnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Ringkasan Kebijakan mengenai PAUD HI yang akan disampaikan pada Kementerian Pendidikan ASEAN.
Rencananya penyusunan ringkasan kebijakan akan selesai pada awal tahun 2024.
“Saya sampaikan apresiasi dari Menko PMK Pembangunan selaku Ketua gugus Tugas PAUD HI di Indonesia atas penyelenggaraan forum regional PAUD-HI yang tahun ini diselenggarakan bersama SEAMEO CECCEP dan Tanoto Foundation,” katanya.
Prof Warsito berharap kemitraan ini akan terus berkembang karena kewajiban mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini merupakan tanggungjawab kita bersama.
Sementara itu, Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation, Eddy Henry menjelaskan, Tanoto Foundation ikut bangga menjadi bagian dari forum untuk peningkatan praktik pengasuhan anak usia dini.
Tanoto Foundation mendukung kolaborasi lintas sektor dan lintas bidang untuk memastikan setiap anak mendapat layanan holistik dan integratif, karena kebutuhan anak usia dini tidak bisa disegmentasikan. (Tri Wahyuni)