Pengacara Buruh Rokok Minta Pejabat Bea dan Cukai Hadiri Sidang

0

JAKARTA (Suara Karya): Ribuan buruh eks pabrik-pabrik rokok kecil dari berbagai wilayah di Jawa Timur (Jatim) meminta dua pejabat tinggi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jawa Timur (Jatim) I, hadir dalam persidangan class action yang diajukan para buruh.

Kedua pejabat Bea dan Cukai yang dimaksud adalah Kepala Bidang Kepatuhan Internal Yanti Sanmuhidayanti dan Kepala Kantor Wilayah Padmoyo Tri Wikanto.

Kuasa hukum buruh yang diwakili Edward Sihotang mengtakan, selama proses persidangan, Kanwil Bea dan Cukai Jatim I hanya diwakili kuasa hukum mereka, salah satunya Zein Firman. Padahal kehadiran pejabat Kanwil Bea dan Cukai Jatim I  sebagai tergugat di pengadilan akan membuat proses persidangan lebih mudah dilihat secara saksama, apalagi perwakilan buruh yang mewakili gugatan class action tersebut akan hadir.

“Tentu. Kalau sebagai tergugat, sangat kita harapkan. Karena apa? Supaya perkara ini bisa kita lihat secara saksama, bersama-sama,” kata Edward, Rabu (23/2/2022).

Dia menyatakan, apa yang dilakukan kedua pejabat itu patut diduga sebagai penyalahgunaan wewenang, sehingga mengakibatkan ribuan buruh harian lepas eks pabrik-pabrik rokok kehilangan pekerjaan imbas penutupan sementara pabrik-pabrik rokok tempat mereka bekerja.

“Jadi, secara prinsip bahwa dalam proses persidangan selanjutnya, sangat mengharapkan kehadiran,  tentu terlebih dahulu dari prinsipiel kita. Selanjutnya, kita juga mengharapkan Kepala Kantor atau setidak-tidaknya Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Bea dan Cukai Jatim I bisa hadir di persidangan,” harap Edward.

Di tengah pandemi covid-19 ini, kata Edward, para buruh eks pabrik-pabrik rokok kecil tersebut tetap berupaya mencari pekerjaan hingga ke kota lain demi mendapatkan pemulihan ekonomi yang baik.

Ia akan mengajak para buruh tetap solid terkait dengan apa pun yang mereka alami karena peristiwa tersebut harus dilalui bersama. Ia juga menyebut bahwa gugatan class action ini memiliki asas hukum yang bermanfaat secara kemanusiaan.

“Sejauh ini kita mengalami kesulitan sedikit. Contohnya, kita mau mengadakan koordinasi, menanyakan informasi, para buruh itu ada yang keluar kota, Madiun, Lombok, tempat lain. Pada intinya, mereka hanya untuk mencari penghidupan, pekerjaan, penghasilan,” jelas Edward.

Ia juga berharap kepada majelis hakim yang memimpin gugatan class action agar dapat memberikan rasa keadilan hukum, mengingat kondisi para buruh eks pabrik-pabrik rokok kecil tersebut belum memiliki kepastian ekonomi.

Untuk diketahui, sebelumnya ribuan buruh yang berstatus buruh harian lepas di wilayah yurisdiksi Kanwil Bea dan Cukai Jatim I kehilangan pekerjaan. Mereka menuding hal itu dikarenakan adanya campur tangan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Bea dan Cukai Jatim I dalam penindakan dan pengenaan sanksi terhadap sejumlah pabrik rokok berskala kecil.

Campur tangan Kepala Bidang Kepatuhan Internal tersebut diduga melewati batas kewenangan sehingga ribuan buruh yang menjadi korban mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. (Bobby MZ)