Pengamat Sayangkan 4 Pokok Kebijakan Nadiem hanya Berpola Reaktif

0
Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji. (suarakarya.co.id/istimewa)

JAKARTA (Suara Karya): Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyayangkan, empat pokok kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim hanya berpola reaktif. Isinya terlalu dangkal untuk bisa dirangkai sebagai solusi untuk membangun SDM Indonesia unggul.

“Saya membayangkan kebijakan yang dibuat mendikbud akan bersifat holistik, dari hulu ke hilir. Hulunya berupa kualitas siswa yang ada saat ini berdasarkan penilaian hasil PISA dari OECD,” kata Indra saat diminta komentarnya di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya mengeluarkan 4 pokok kebijakan pendidikan, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) berubah menjadi asesmen sekolah, Ujian Nasional (UN) diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter, RPP disederhanakan menjadi satu lembar dan PPDB zonasi tetap dilakukan.

Indra memaklumi jika Nadiem butuh waktu dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Mengingat ia baru dalam tata kelola dunia pendidikan. Namun, disayangkan kebijakan perdana itu masih berbentuk potongan-potongan yang belum bisa dirangkai sebagai solusi untuk membangun SDM Indonesia unggul.

“Jika ditelaah lebih dalam, kebijakan pendidikan Nadiem lebih kearah reaktif. Isinya hanya menjawab sebagian dari persoalan pendidikan. Saya menyebutnya manajemen pemadam api. Tak ada ide-ide pembaharuan dari seorang milenial,” ujarnya.

Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations and Development Analysis) itu menilai perlunya mendikbud membuat blueprint (cetak biru) atau desain besar pembangunan manusia Indonesia secara utuh mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Dalam blueprint itu akan tergambar jumlah anak Indonesia, sebarannya, jumlah sekolah, jumlah guru hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Harusnya kebijakannya dibuat semacam itu, bukan sekadar mengutak-atik persentase dari PPDB zonasi dengan menambah kuota untuk orang kaya,” tuturnya.

Indra mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 yang menunjukkan kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) pada 5 tahun terakhir hanya sebesar 1 persen di semua jenjang. Padahal, dana yang digelontorkan pemerintah untuk itu mencapai ratusan triliun rupiah, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (USB) dan dana lain untuk perekrutan guru.

“Tetapi hasilnya begini-begini saja. Data PISA terbaru dan data INAP serta data AKSI oleh Kemdikbud menunjukkan kemampuan baca, matematika dan sains sangat rendah. Bahkan jauh lebih rendah dari rata-rata peserta didik di negara-negara lain. Di hilirnya, yaitu tahun 2045, Indonesia menempati posisi ke-5 ekonomi terbesar dunia,” kata Indra.

Hal lain yang dipertanyakan Indra adalah kaitan antara penghapusan UN dan pengembalian USBN menjadi ujian sekolah terhadap arah pembangunan SDM unggul. “Mendikbud harus menjelaskan hasil assesmen akan diapakan. Bagaimana langkah itu dapat menciptakan SDM unggul,” ujarnya.

Soal penyederhaan RPP, menurut Indra yang sehari-hari bertemu dengan para pendidik, tantangan terberat program pembangunan SDM Indonesia bukanlah beban administrasi, melainkan kompetensi pendidik yang sangat rendah.

“Jika soal PISA diberikan ke pendidik, saya yakin hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil siswanya. Di belahan dunia manapun, program pembangunan manusia ujung tombaknya adalah guru. Sayang sekali, kebijakan perdana Nadiem tidak menyentuh guru sama sekali,” katanya.

Indra berharap mendikbud Nadiem Makarim memprioritaskan pengembangan kompetensi guru secara serius dan profesional. Karena, melakukan penyederhanaan RPP menjadi satu lembar tidak akan berdampak pada peningkatan kompetensi guru. (Tri Wahyuni)