Pengelolaan dana ZIS Ilegal di BUMN Capai Triliunan Rupiah

0

JAKARTA (Suara Karya): Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyoroti masih banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) secara ilegal. Bahkan, dalam setahun nilainya mencapai triliunan rupiah.

Demikian diungkapkan Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, di Jakarta pekan lalu.

Ironisnya kata Rizaludin, pengumpulan zakat ilegal dilakukan oleh BUMN besar seperti Pertamina, BRI dan PLN.

“Jadi di Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Baznas merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang membuat unit pengupulan zakat baik itu di kementerian/lembaga maupun BUMN,” kata Rizaludin.

Selain itu, kewenangan Baznas dalam melakukan pengumpulan juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melaui Badan Amil zakat Nasional.

Berdasarkan UU dan Inpres, Baznas telah bersurat untuk melakukan optimalisasi pengumpulan ZIS salah satunya kepada Kementerian BUMN yang kemudian oleh kementerian tersebut diteruskan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah di republik ini.

Sayangnya, sampai saat ini baru 32 perusahaan BUMN yang menjalankan instruksi penyesuai tata kelola ZIS melalui Baznas.

Selain itu lanjut dia, pengumpulan ZIS juga dilakukan oleh anak perusahaan BUMN dimana dana-dana itu dikumpulkan dari sumbangan karyawan. Padahal, untuk melakukan pengumpulan dana ZIS dibutuhkan izin dari Kementerian Agama dan juga rekomendasi Baznas.

“Perusahaan-perusahaan itu tidak pernah memiliki izin pengumpulan ZIS, mereka hanya menyerahkan pengelolaan dana ZIS kepada yayasan Baitul Maal yang pengurusnya juga adalah karyawan dimperusahaan tersebut,” katanya.

Dia menegaskan, bahwa Baznas tidak berkepentian terhadap uang yang dijumpulkan, tetapi Baznas berkepentingan pada pelaporan berapa yang dihimpun dan penyalurannya kemana saja.

Karenanya, Baznas mempunyai fungsi sebagai koordinator pengendali dan operator zakat nasional. Dengan demikian, harus dihitung berapa nilai yang sudah dikumpulkan oleh BUMN dari para karyawannya.

“Dari catatan kami, pengumpulan dan ZiS dari 10 BUMN saja, nilainya Rp 1 triliun per tahunnya. Sebab, satu BUMN bisa menghimpun Rp 100-Rp 200 miliar per tahun,” ujarnya.

Namun demikian lanjut Rizaludin, Baznas terus melakukan pendekatan melalui surat dan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait agar pengumpulan ZIS diserahkan pengelolaannya kepada lembaga yang sudah ditunjuk oleh UU.

Karena, pengelolaan atau penghimpunan ZIS ilegal ada ancaman pidanannya yakni ancaman kurungan 5 tahun. “Dana zakat itu tidak boleh diambil alih atau tidak boleh dialihkan namanya. Jadi kalau si pemberi zakat itu karyawan, ya keluarnya harus mama karyawan itu tidak boleh menjadi nama perusahaan. Kalau sampai terjadi, ini ada sanksi pidanannya, katanya.

Menurutnya, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN telah membuat surat edaran kepada pseluruh perusahaan pelat merah terkait pengelolaan zakat ini. Tetapi, entah

ada kekuatan apa yang membentengi, sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak patuh dengan suray edaran menteri. (Bayu)