Pengelolaan Daya Beli Domestik Penting untuk Lindungi Kepentingan Nasional

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menyatakan daya beli nasional (domestic purchasing power) di masyarakat dan pemerintah (government expenditure) harus dikelola dengan baik oleh negara. Sebab daya beli nasional menjadi salah satu instrument untuk memperjuangkan kepentingan nasional sebuah negara.

“Penggunaan kekuatan daya beli nasional telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia. Ini untuk melindungi kepentingan nasional,” kata Pontjo di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Dia mencontohkan, Amerika Serikat selama periode pemerintahan Presiden Donald Trump (2017-2021), Amerika menerapkan kebijakan “America First” dengan aturan turunannya “buy American and hire American. Kebijakan Trump ini, dibuat untuk melindungi kepentingan nasionalnya terutama kepentingan para pekerja dan keluarga Amerika untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Pontjo, Indonesia sendiri sebenarnya telah mulai melakukan perlindungan terhadap daya beli nasional ini. Salah satu kebijakannya adalah menerapkan kebijakan “substitusi impor (import substitution)” 35 % atau setara dengan Rp 152 triliun di tahun 2022 untuk mengurangi ketergantungan impor, sekaligus mendorong penguatan struktur industri dalam negeri.

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen pengendalian impor untuk memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri tumbuh dan berkembang guna meningkatkan daya saing bertarung di persaingan 4 global.

Niat pemerintah melalui kebijakan ini untuk meningkatkan nilai tambah domestik pada industri ini lanjut Pontjo layak untuk diapresiasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa kebijakan substitusi impor yang mendapat proteksi dengan berbagai pengaturan (lisensi, pengenaan tariff maupun hambatan non-tarif), tidak mustahil program ini akan menjadi incaran pemodal pemburu rente yang tentu akan merugikan kepentingan nasional kita.

“Oleh karena itu, strategi pencapaian target substitusi impor tersebut perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya termasuk dalam pengalokasiaan sumber daya,” jelasnya.

Dalam pengelolaan daya beli nasional, diakui Pontjo, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan, baik yang menyangkut kultur, hambatan birokrasi, kebijakan, regulasi, dan lainnya. Persoalan paling besar adalah masih berlangsungnya praktik kartel atau mafia pemburu rente (rent seeking) dalam bidang perekonomian/perdagangan di berbagai sektor.

Dari pengalaman beberapa negara yang maju dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, kartel dan mafia seperti ini hanya bisa dilawan dengan penguasaan teknologi sehingga ruang dan waktu geraknya dapat diperkecil. Dan untuk pengembangan teknologi harus didorong dengan pengelolaan daya beli nasional secara bijak dan tepat.

Menurut Pontjo, daya beli nasional harus terus diperkuat dan diberi haluan atau diarahkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Penggunaan daya beli nasional menjadi kunci bagaimana bangsa Indonesia mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri dan berdaulat untuk kepentingan nasional.

“Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi penguatan daya beli nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional termasuk untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Jangan sampai daya beli nasional justru membunuh produksi kita sendiri,” katanya. (Warso)