Pengelolaan Hutan Lestari Topang Pengendalian Perubahan Iklim

0

JAKARTA (Suara Karya): Pengelolaan hutan lestari menjadi pilar penting untuk membangkitkan sektor kehutanan, selain menopang capaian komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto menyebut, ada rekonfigurasi dalam pengelolaan kawasan hutan produksi setelah diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja.

“Kawasan hutan lestari kini dikelola dengan pendekatan landscape, yang memperhatikan kelola sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk kesejahteraan,” kata Agus dalam talkshow di acara Indonesia Green Environment and Forestry Expo, di Jakarta, Sabtu (2/7/22).

Data KLHK menunjukkan, dari 120 juta hektare kawasan hutan yang berupa daratan, sebanyak 67,5 juta hektare adalah kawasan hutan produksi dengan 32,9 juta hektare diantaranya, telah dibebani izin.

“KLHK mendorong transformasi bagi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengimplementasikan multi usaha kehutanan. Ini berarti PBPH tak hanya berbasis pada hasil hutan kayu, tapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, jasa sosial, dan fungsi penyangga kehidupan,” tuturnya.

Agus menekankan pentingnya pengelolaan hutan lestari dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesua telah mencanangkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan Internasional, sebagai kontribusi dalam pengendalian perubahan iklim.

“Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai FOLU Net Sink pada 2030. Hal itu adalah kondisi dimana tingkat penyerapan GRK di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) sudah seimbang atau lebih tinggi dari emisinya,” ucapnya.

Menurut Agus, penurunan emisi GRK di sektor FOLU akan berkontribusi hingga 60 persen dari total komitmen penurunan emisi GRK secara Nasional.

“Dalam Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ada sejumlah aksi mitigasi yang dilakukan, antara lain rehabilitasi dan pengembangan hutan tanaman,” kata Agus menandaskan.

Dalam kesempatan yg sama, Vice Director APP Sinar Mas, Irsyal Yasman mengatakan, sebagai perusahaan pulp dan kertas terintegrasi, APP Sinar Mas mengembangkan hutan tanaman sebagai sumber bahan baku produksinya.

“Hutan tanaman memiliki produktivitas 20-30 kali dibanding hutan alam. Selama tumbuh dia menyerap karbon,” katanya.

Ditambahkan, guna memastikan penyerapan karbon di hutan tanaman berkelanjutan, APP Sinar Mas langsung melakukan penanaman kembali setelah panen di lakukan.

“Upaya untuk mencegah emisi GRK, APP Sinar Mas dan mitra-mitra pemasok juga melakukan perlindungan hutan seluas 593.058 hektare di dalam konsesi PBPH yang tersebar di 5 provinsi,” ujar Irsyal.

Dalam pengelolaan konsesinya, APP Sinar Mas juga melibatkan masyarakat, melalui Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dimana APP Sinar Mas melakukan pendampingan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan bagi warga.

Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, Arifin Noor Aziz mengaku bersyukur, karena desanya dijadikan mitra kerja APP Sinar Mas. “Karena program yang dijalankan bersinergi dengan rencana pembangunan desa,” katanya.

Arifin mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan permohonan Hutan Desa kepada KLHK dan berharap suatu saat nanti bisa mendapat manfaat dari pasar karbon.

Sementara itu, Guru Besar IPB Profesor Herry Purnomo mengatakan, semua pihak punya kewajiban untuk menurunkan emisi GRK sesuai kapasitasnya. Situasi itu akan membuat pasar karbon berkembang secara global. (Tri Wahyuni)