Pengusaha Kelapa Sawit Minta Polda Sumsel Kembalikan Uang Rp 21 Miliar

0

JAKARTA (Suara Karya): Pengusaha kelapa sawit asal Sumatera Selatan Mularis Djahri, meminta Dirkrimsus Polda Sumsel mengembalikan uang Rp 21 miliar milik perysahaannya (PT Campang Tiga) yang telah disita beberapa waktu lalu.

Akibat dari penyitaan itu, PT Campang Tiga tidak bisa membayar gaji 1.000 karyawan dan mengoprasionalkan perusahaan.

”Kami menilai pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Dirkrimsus Polda Sumsel tersebut merupakan bentuk penyimpangan dan kesewenang-wenangan atau abuse of power karena telah bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) s/d ayat (7) UU TPPU,” kata Alex Nove, yang merupakan kuasa hukum Mularis dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/8/2022).

Selain itu, Alex juga menyatakan ada pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Bank BNI dan Bank Mandiri terhadap kerahasiaan nasabah. “Bank BNI KCP Musi Palembang, BRI KCP Kapt Arivai dan Bank Mandiri KCP Demang lebar Daun telah melanggar pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” ujarnya.

Alex menegaskan pihaknya akan memohon kepada Kapolri untuk dapat memeriksa dan menyidik Dirkrimsus Polda Sumsel beserta jajarannya atas penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam rangkaian proses penyidikan PT Campang Tiga.

“Kami juga memohon agar Bapak Kapolri mencopot Kapolda Sumsel dari jabatannya karena secara hierarki sebagai pimpinan tertinggi di Polda Sumsel, Kapolda seharusnya dapat mempertanggungjawabkan rekayasa kasus yang telah dialami klien kami sekarang,” katanya.

Alex juga meminta pertanggungjawaban kepada tiga bank yakni BNI KCP Musi Palembang, BRI KCP Kapt Arivai dan Bank Mandiri KCP Demang lebar Daun yang telah melakukan pemblokiran dan pemindahan uang, dengan cara pengembalian uang secara seketika ke rekening asal milik PT Campang Tiga serta rekening pribadi H Mularis Djahri.

“Apabila pernyataan kami ini tidak diindahkan dalam batas waktu yang wajar maka kami akan melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku instansi yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan di sektor keuangan dalam kegiatan jasa keuangan seperti dalam rekayasa kasus yang sedang dialami klien kami,” ujar Alex.

Sebelumnya, kuasa hukum Mularis ini juga telah melayangkan surat somasi kepada ketiga bank BUMN yang melakukan pemblokiran sepihak rekening kliennya. Alex beralasan pemblokiran itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin kliennya. (Bobby MZ)