Pengusaha Sawit Asal Sumsel Minta Perlindungan ke Jokowi

0

JAKARTA (Suara Karya): H. Mularis Djahri Bin Djahri Agung (58) salah satu pengusaha perkebunan sawit asal Sumatera Selatan (Sumsel) merasa dikrimalisasi bahkan dizalimi oknum aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan. Melalui tim kuasa hukumnya, dia menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diberikan perlindungan.

“Klien kami memohon Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung agar menghentikan kriminalisasi dan menghentikan proses penyidikan serta mengeluarkan yang bersangkutan dari tahanan,” kata Alex Noven, yang merupakan kuasa hukum Mularis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Menurut Alex, kliennya menyebut penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya merupakan kriminalisasi dan penzaliman serta kesewenang-wenangan oleh oknum aparat Polda Sumsel.

Sebab Mularis Djahri dilaporkan dengan Laporan Model A (aduan yang dibuat oleh anggota polisi), dengan laporan telah berkebun di areal perkebunan tebu PT. Laju Perdana Indah (LPI).

“Padahal klien kami berkebun di lahan milik sendiri dan selama mengusahakan perkebunan tersebut sampai kini tidak pernah ada protes dan klaim dari pihak PT. LPI. Kalau memang ada klaim atau komplain dari PT. LPI itu berarti masuk ranah perdata, sengketa kepemilikan dan bukan pidana,” kata Alex.

Oleh karena itu pihaknya meminta agar pihak berwenang menghentikan kesewenang-wenangan dan proses penyidikan terhadap Mularis Djahri. Kuasa humum juga mohon dengan hormat agar klien beserta anaknya Hendra Saputra yang ditahan belakangan segera dikeluarkan dari tahanan.

Diungkapkan Alex, penahanan bermula saat Mularis dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Setelah diperiksa, dalam hitungan jam penyidik langsung menetapkannya sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan.

“Padahal klien kami kooperatif, memenuhi panggilan dan menunjukkan sikap baik sebagai pensiunan polisi yang taat hukum,” kata Alex.

Alex mengungkap, sebelumnya Mularis Djahri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mularis melalui perusahannya PT Campang Tiga juga dilaporkan melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di areal perkebunan tebu PT. Laju Perdana Indah (LPI) di wilayah Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
(Bobby MZ)