Peningkatan Dana BOP PAUD dan Diktara Disambut Warga Sekolah!

0

JAKARTA (Suara Karya): Akselerasi dan peningkatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan (Diktara) mendapat sambutan dari warga sekolah.

Koordinator Perencanaan Program dan Penganggaran, Sekretariat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Nandana Aditya Bahswara mengemukakan hal itu dalam ‘Silaturahmi Merdeka Belajar: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan’ yang secara daring, Kamis (10/3/22).

Nandana menyebut dampak yang paling cepat terlihat adalah kecepatan dalam penyaluran dana. Dana yang biasanya sampe ke sekolah 3-4 bulan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Keuangan, kini bisa diterima oleh sekolah hanya dalam 1 bulan saja.

“Hasil survei Litbang Kompas 2021 menemukan sekitar 86,5 persen responden menilai kebijakan transfer langsung Dana BOS ke rekening sekolah memudahkan. Dan sebanyak 59,4 persen responden menilai transfer dana BOS ke rekening sekolah setiap bulannya juga tepat waktu,” tuturnya.

Nandana menegaskan, komponen dana dalam pembelajaran sangat penting. Karena itu, kecepatan dana BOP diterima oleh satuan pendidikan membantu pembelajaran. Dampak jangka panjang, kecepatan dan ketepatan waktunya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Proses lebih cepat karena birokrasinya terpotong. Penggunaan dananya pun lebih fleksibel,” ucapnya.

Kepala Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putra Bangsa, Pemalang, Jawa Tengah, Tuslihah mengaku senang atas kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan itu perlu untuk keberlangsungan pendidikan karena sangat berkeadilan.

“Pemerintah tidak lagi membedakan perlakuan antara pendidikan formal dan nonformal,” ucapnya.

Tuslihah menambahkan, penyaluran langsung juga membuat pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efektif. Karena dana tersebut bisa digunakan langsung untuk kebutuhan berbagai kegiatan. Pihaknya tak perlu lagi meminjam uang dari pihak ketiga untuk membayar kegiatan siswa dan biaya operasional.

Ia berharap peserta didik berusia di atas 21 tahun bisa masuk dalam program di PKBM. “Kalau dipeta-petakan usia dibawah 21 tahun seperti itu, kasihan mereka yang sudah 21 tahun yang ingin belajar keterampilan untuk bekal mencari pekerjaan. Kami juga berharap ada bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah agar pembelajaran lebih optimal,” ucapnya.

Fleksibilitas penggunaan dana yang digagas Kemdikbudristek juga dinilai Tuslihah memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan lembaga sesuai prioritas masing-masing. “Penggunaan BOP kini lebih fleksibel, karena tak ada sekat persentase pada setiap penggunaan. Sehingga dana tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan,” ujar Tuslihah.

Hal senada dikemukakan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Negeri 1 Samarinda, Rolita Juraini. Ia menilai akselerasi dan peningkatan nilai BOP merupakan perwujudan sila kelima.

Rolita menuturkan, provinsi tempatnya mengabdi berada di Wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Karena itu, kebijakan baru tersebut membantu setiap daerah yang memiliki kekhususan dan keragaman kebutuhan.

Ia mencontohkan, daerah Mahakam Ulu yang mendapat peningkatan dana hingga 60 persen. Peningkatan itu penting karena dibutuhkan dana lebih untuk biaya transportasi ke sekolah lewat jalur sungai dan darat.

Rolita juga mengaku senang karena tak lagi direpotkan urusan administrasi. Sehingga fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar. “Dananya sekarang juga lebih fleksibel. Jika ada kerusakan fisik bisa langsung diperbaiki, sehingga tak dibiarkan busuk dan merusak bagian lainnya,” ucapnya.

Akuntabilitas dan kolaborasi juga nilai-nilai yang diemban Rolita. Setiap siswa, wali murid, dewan guru dan umum mengetahui transparansi penggunaan dana. Pertama dibuat rancangan anggaran belanja, lalu dirapatkan bersama. (Tri

Sebagai informasi, kebijakan BOP PAUD sebelumnya memberlakukan satuan biaya yang sama untuk semua wilayah, yaitu setiap peserta didik mendapat biaya Rp600 ribu untuk satu tahun. Kebijakan BOP 2022 membedakan satuan biaya antardaerah, yang merujuk pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) di setiap kabupaten/ kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun berkisar dari Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta. Kenaikan rata-rata sekitar 9,5 persen bagi 270 kabupaten/ kota. (Tri Wahyuni)